Golkar Soroti Masa Depan Kementerian BUMN, Desain Lembaga Jadi Perhatian Usai Erick Jadi Menpora

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan posisi sebelumnya yang kosong. Pelantikan ini sontak menimbulkan pertanyaan publik mengenai nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dipimpin Erick.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi VI DPR, M Sarmuji, angkat bicara mengenai isu tersebut. Menurutnya, keputusan pemerintah terkait pengelolaan BUMN pasca-ditinggal Erick akan menjadi salah satu agenda penting.

"Saya belum tahu rencana pemerintah kelanjutannya pasca ini, bisa jadi ditunjuk plt dari wakil menteri BUMN atau bisa jadi ada rencana baru terhadap Kementerian BUMN yang bersangkutan, karena sekarang kan sudah ada Danantara," ujar Sarmuji saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (17/9/2025).

Pernyataan Sarmuji mengacu pada pembentukan Lembaga Danantara yang selama ini diberi mandat mengelola sejumlah perusahaan BUMN strategis. Menurutnya, perlu ada kejelasan pola hubungan antara Danantara dengan Kementerian BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

"Bagaimana pola hubungan antara Danantara dengan Kementerian BUMN itu kan sesuatu yang krusial yang perlu ditinjau lagi, apakah masih diperlukan Kementerian BUMN seperti yang saat ini? Atau ada rencana-rencana yang lain? Kita lihat perkembangannya," lanjutnya.

Sarmuji menilai pemerintah bisa saja memiliki desain baru yang lebih efektif untuk mengelola perusahaan negara. Ia menyinggung potensi restrukturisasi kelembagaan yang dapat mengubah wajah Kementerian BUMN.

"Kita belum tahu rencana besarnya seperti apa, ya kan tadi saya sampaikan bisa jadi pola hubungan antara Danantara dan Kementerian BUMN, bisa jadi pemerintah punya rencana baru, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan tampak Kementerian BUMN sama Danantara bisa terjadi ambigu pola hubungannya," jelasnya.

Menurut Sarmuji, isu utama bukan pada siapa yang akan menggantikan Erick, tetapi bagaimana desain kelembagaan akan dibuat agar tata kelola BUMN menjadi lebih efisien dan transparan.

"Orangnya sih gampang, desain lembaganya itu lho, mau diapakan setelah ini. Kalau misalnya karena ada Danantara, (Kementerian) BUMN dibekukan? Kita belum tahu rencananya seperti apa," tegasnya.

Golkar melihat momentum ini sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk merancang model pengelolaan BUMN yang lebih modern. Dengan pengelolaan yang jelas, diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan berkontribusi optimal pada pembangunan ekonomi nasional.

Sarmuji menekankan bahwa DPR akan mendukung kebijakan pemerintah sepanjang bertujuan memperkuat BUMN dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang penting adalah memastikan BUMN tetap dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberi keuntungan bagi negara. Jangan sampai terjadi kebingungan kebijakan yang menghambat kinerja,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap sinergi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya terus terjalin baik untuk menghasilkan keputusan strategis yang tepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN menjadi salah satu motor penggerak pembangunan, mulai dari sektor energi, telekomunikasi, hingga infrastruktur. Kejelasan arah kebijakan pasca-rotasi menteri menjadi krusial bagi keberlanjutan proyek strategis.

Pengamat menilai, jika ada penataan ulang antara Kementerian BUMN dan Danantara, maka perlu dipastikan mekanisme pengawasan tetap kuat agar tidak terjadi celah yang berpotensi merugikan negara.

Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri BUMN, mulai dari pejabat eselon I di kementerian hingga wakil menteri yang saat ini masih aktif.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Publik kini menantikan arah kebijakan baru yang akan ditempuh, apakah akan mempertahankan struktur Kementerian BUMN seperti saat ini atau melakukan terobosan baru.

Situasi ini menandai babak baru dalam tata kelola BUMN. Semua pihak berharap langkah pemerintah berikutnya dapat membawa perubahan positif dan memperkuat peran BUMN sebagai tulang punggung ekonomi nasional.