Dukung KUR Perumahan, Bos Danantara Gelontorkan Rp 25 Triliun Sudah Masuk BTN

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan akan segera diluncurkan pemerintah guna memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat dan mendukung sektor UMKM. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan komitmennya mendukung penuh program tersebut melalui bank-bank Himbara.

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan pihaknya menyiapkan subsidi bunga sekitar 5,5–6% dari total alokasi Rp 130 triliun KUR perumahan tahun 2025. “Jika penyerapan kredit untuk perumahan berjalan baik, kita bisa membuka peluang memperbesar alokasi KUR di 2026,” ujar Rosan saat ditemui di Balai Kartini, Selasa (15/9/2025).

Rosan menegaskan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan untuk perbankan, di mana Rp 25 triliun di antaranya telah masuk ke BTN untuk mendukung pembiayaan perumahan. “Dana ini harus dipergunakan secara baik dan benar untuk mendukung program perumahan. Ini memang bidang dari BTN,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program ini akan diluncurkan pertengahan Oktober 2025 di Surabaya dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Selain KUR perumahan, pemerintah juga memperluas ekosistem KUR dengan tiga fokus tambahan:

1. KUR UMKM – Rp 280 triliun

2. KUR Pekerja Migran

3. KUR Padat Karya

“Dengan ekosistem yang kuat, KUR bisa lebih tepat sasaran,” kata Airlangga.

Menteri UMKM Maman Abdurrachman mencatat realisasi KUR per 14 September 2025 telah mencapai Rp 190 triliun dengan 3,24 juta debitur (1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi). “Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan KUR mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menambahkan, dana Rp 13 triliun disiapkan untuk UMKM sektor perumahan, termasuk homestay, restoran, dan usaha berbasis rumah. Sementara Rp 117 triliun akan dialokasikan untuk kontraktor, developer, dan toko bangunan. “Pendanaan sisi supply ini penting agar pembangunan rumah subsidi bisa berjalan lancar,” kata Maruarar.

Kebijakan KUR perumahan ini dianggap strategis untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan agar pengawasan penggunaan dana diperketat mengingat potensi kredit macet di sektor perumahan masih cukup tinggi.

Program ini juga diharapkan menjadi stimulus bagi sektor konstruksi dan industri turunan, yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi PDB dan penyerapan tenaga kerja.