DPRD Bekasi Suarakan Solidaritas Palestina, Fraksi PKS Ajak Perjuangkan Kemanusiaan di Tengah Rapat Paripurna RPJMD 2025-2029

Pena Insight

Bekasi, 28 Juli 2025 — Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pagi ini berlangsung dalam suasana yang berbeda dan sarat makna. Seluruh anggota dewan yang hadir kompak mengenakan syal bergambar bendera Palestina sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Aksi simbolis ini dipimpin oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan disampaikan secara langsung oleh anggota fraksi, Kamil Syaikhu.

Dalam pidatonya, Kamil menyampaikan bahwa isu Palestina bukan semata konflik agama, tetapi murni persoalan kemanusiaan global yang harus menjadi perhatian bersama. “Kita perlu terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina karena bangsa Palestina adalah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka sudah selayaknya kita membalas dengan dukungan konkret, baik melalui doa, bantuan, maupun saluran media yang kita miliki,” ujar Kamil lantang di hadapan anggota dewan.

​​​​​​​

Menurut Kamil, ruang paripurna legislatif merupakan panggung penting untuk menyampaikan pesan solidaritas internasional. “Dukungan kita bukan hanya simbolik, tetapi juga ajakan untuk bertindak nyata demi kemerdekaan dan hak asasi saudara-saudara kita di Palestina,” tambahnya. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat Bekasi, untuk turut menyumbang baik melalui materi maupun penyebaran informasi yang membangun empati dan kesadaran publik.

Rapat paripurna ini sekaligus menegaskan bahwa DPRD Bekasi tidak hanya membahas isu-isu lokal, tetapi juga menyambut isu global dengan semangat kemanusiaan universal. Dalam penutup orasinya, Kamil mengajak seluruh hadirin membacakan Al-Fatihah bersama sebagai bentuk doa kolektif bagi kemerdekaan Palestina yang adil dan bermartabat.

Meski dibuka dengan pernyataan sikap kemanusiaan, rapat paripurna tetap fokus pada agenda utama, yaitu laporan Panitia Khusus (Pansus) 4 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025–2029. Penyampaian laporan ini menjadi landasan strategis untuk pembangunan lima tahun ke depan, yang diharapkan selaras dengan aspirasi warga.

Wali Kota Bekasi melalui Wakil Wali Kota Abdul Haris Bobihoe juga menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Rencana ini memuat kebijakan fiskal daerah yang mencerminkan arah pembangunan Kota Bekasi menuju tata kelola yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Keterpaduan antara isu global seperti Palestina dan kebijakan daerah seperti RPJMD menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga pembangunan nilai dan karakter bangsa. Rapat ini menjadi simbol bahwa DPRD Bekasi tidak bersikap pasif terhadap tragedi kemanusiaan dunia, tapi aktif membangun jejaring solidaritas.

Melalui kolaborasi politik, agama, dan sosial yang ditunjukkan dalam forum resmi ini, DPRD Bekasi di bawah dukungan Fraksi PKS menegaskan bahwa kebijakan lokal dan sikap global dapat berjalan beriringan. Bekasi bukan hanya membangun kota, tapi juga memperkuat posisi moral sebagai bagian dari komunitas internasional yang adil dan beradab.

Dengan adanya simbol syal Palestina di ruang sidang, DPRD Bekasi mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan dan keadilan bukan hanya milik masa lalu, tapi adalah tanggung jawab bersama saat ini. Kehadiran politik lokal yang bersuara untuk Palestina menjadi contoh konkret bahwa legislatif daerah juga bisa berperan dalam diplomasi moral.