China–Brazil Kompak Bela PBB, Dewan Perdamaian Bentukan Trump Picu Kekhawatiran Global

Jakarta — Dunia kembali memasuki babak baru dinamika geopolitik. China dan Brazil secara tegas menyatakan komitmen untuk melindungi peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah munculnya gagasan kontroversial “Dewan Perdamaian” yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap dua negara besar tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa tatanan multilateral global tengah diuji, sekaligus menjadi peringatan terhadap potensi pergeseran arsitektur penyelesaian konflik internasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden China Xi Jinping dalam percakapan telepon dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Jumat (23/1/2026). Dalam pembicaraan tersebut, Xi menegaskan bahwa di tengah situasi internasional yang bergejolak, China dan Brazil merupakan kekuatan konstruktif yang memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

Menurut Xi, peran PBB sebagai lembaga internasional utama dalam menjaga keamanan global tidak boleh dilemahkan oleh inisiatif baru yang berpotensi memunculkan tumpang tindih mandat. Lula pun disebut menyepakati pentingnya mempertahankan sistem multilateral yang telah menjadi fondasi hubungan internasional pasca Perang Dunia II.

Seruan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap Dewan Perdamaian (Board of Peace), lembaga internasional baru yang digagas Presiden Trump. Awalnya, dewan ini diklaim akan berfokus pada pengawasan proses rekonstruksi Gaza pascakonflik. Namun, draf piagam dan surat undangan yang beredar menyebutkan bahwa mandat lembaga ini tidak terbatas pada Palestina, melainkan dapat diperluas untuk menangani konflik global lainnya.

Kondisi ini memicu spekulasi luas bahwa Dewan Perdamaian dapat menjadi struktur tandingan terhadap PBB, atau setidaknya mengurangi pengaruhnya dalam proses penyelesaian konflik internasional. Kekhawatiran bertambah setelah beredar informasi bahwa Dewan Perdamaian akan dipimpin Donald Trump seumur hidup, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

China dan Brazil sendiri termasuk negara yang diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Namun hingga kini, keduanya belum memberikan konfirmasi resmi terkait partisipasi. Sikap hati-hati ini dinilai sebagai bentuk kalkulasi diplomatik, mengingat keterlibatan dalam lembaga baru itu berpotensi memunculkan persepsi politik yang sensitif di panggung global.

Tak hanya China dan Brazil, sejumlah pemimpin Eropa juga menyuarakan skeptisisme. Mereka menilai Dewan Perdamaian berpotensi melemahkan mekanisme internasional yang selama ini telah disepakati bersama. Meski Trump menegaskan bahwa lembaga tersebut akan bekerja “beriringan” dengan PBB, banyak pihak meragukan klaim tersebut, mengingat luasnya mandat yang dirancang tanpa batasan wilayah atau isu tertentu.

Di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian dalam pertemuan para pemimpin dunia di Davos, Swiss. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan peluang nyata untuk mendorong perdamaian di Gaza sekaligus memperjuangkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Namun langkah tersebut tidak luput dari sorotan para pengamat. Akademisi hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengingatkan bahwa Indonesia harus memiliki agenda yang jelas dan terukur dalam keikutsertaannya. Tanpa arah strategi yang kuat, Indonesia berisiko terseret dalam kepentingan politik Amerika Serikat dan kehilangan posisi moral sebagai negara yang konsisten membela Palestina.

“Indonesia harus memastikan bahwa partisipasi ini tidak menjebak kita dalam desain politik pihak tertentu. Jika tidak hati-hati, posisi Indonesia sebagai suara moral bagi Palestina bisa melemah,” ujar Agung dalam keterangannya.

Menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada keberadaan Dewan Perdamaian itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara-negara anggota memanfaatkannya. Jika lembaga baru ini benar-benar mengambil alih peran PBB, maka akan terjadi perubahan besar dalam mekanisme penyelesaian konflik dunia yang selama ini berbasis konsensus multilateral.

Situasi ini memperlihatkan persaingan model kepemimpinan global. Di satu sisi, PBB yang mengedepankan kolektivitas negara-negara anggota. Di sisi lain, Dewan Perdamaian yang digagas sebagai forum lebih kecil dengan kepemimpinan kuat di tangan satu figur sentral. Perbedaan pendekatan ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah masa depan tata kelola perdamaian dunia.

Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, di antaranya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Brazil Lula da Silva, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Negara-negara lain seperti Inggris, Selandia Baru, Thailand, dan Vatikan juga disebut masih mempertimbangkan keikutsertaannya.

Pakar geopolitik menilai, respons negara-negara besar terhadap Dewan Perdamaian akan menjadi indikator apakah dunia akan tetap bertumpu pada sistem multilateral PBB, atau bergerak menuju format baru yang lebih terpusat. Jika mayoritas negara memilih bertahan dengan PBB, maka inisiatif Trump bisa berakhir sebagai forum simbolik. Namun jika banyak negara bergabung, bukan tidak mungkin akan muncul dualisme lembaga perdamaian global.

Dalam konteks inilah sikap China dan Brazil menjadi sorotan. Keduanya merupakan kekuatan ekonomi dan politik yang memiliki pengaruh besar di kawasan masing-masing. Ketegasan mereka mendukung PBB menunjukkan sinyal bahwa pergeseran tatanan global tidak akan terjadi tanpa perlawanan diplomatik.

Bagi masyarakat internasional, dinamika ini bukan sekadar persaingan institusi, melainkan pertaruhan masa depan penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, hingga mekanisme bantuan kemanusiaan. Gaza hanyalah titik awal. Mandat Dewan Perdamaian yang tak dibatasi wilayah membuat banyak pihak khawatir akan lahirnya struktur baru yang dapat mengintervensi konflik di berbagai belahan dunia tanpa kontrol kolektif yang memadai.

Ke depan, perhatian global akan tertuju pada langkah konkret China, Brazil, Indonesia, dan negara-negara lain dalam menentukan posisi mereka. Apakah Dewan Perdamaian akan menjadi terobosan diplomasi dunia, atau justru memicu fragmentasi tatanan internasional yang selama ini dijaga PBB.

Satu hal yang pasti, panggung geopolitik 2026 menandai awal dari persaingan visi tentang bagaimana perdamaian dunia seharusnya diatur — oleh konsensus bersama, atau oleh kekuatan kepemimpinan tunggal.