Bongkar Akar Masalah Banjir Bekasi! Tri Adhianto Ungkap Titik Lemah Sungai

Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akhirnya membeberkan secara terbuka akar persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah rawan di Kota Bekasi. Tidak sekadar faktor hujan deras, Tri menegaskan bahwa persoalan utama justru terletak pada penyempitan aliran sungai, crossing tol, hingga sistem folder yang sudah tidak lagi mampu menampung debit air ekstrem.

Penjelasan tersebut disampaikan Tri saat diwawancarai pada Senin, 19 Januari 2026, menyusul evaluasi banjir yang terjadi di beberapa titik dengan ketinggian air signifikan. Ia menyebut, sebagian besar banjir yang terjadi merupakan banjir lokal, namun dampaknya diperparah oleh persoalan lintas wilayah.

“Secara umum, wilayah yang kemarin terdampak banjir itu memang berada di daerah perbatasan dan juga sangat dipengaruhi oleh kinerja sungai-sungai pendukung,” ujar Tri.

Menurut pemetaan Pemerintah Kota Bekasi, kawasan perbatasan dengan kabupaten lain menjadi titik paling rentan karena aliran air tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Kondisi ini menuntut penanganan terintegrasi lintas daerah.

Salah satu wilayah yang sempat menjadi perhatian adalah Rawalumbu. Namun, Tri memastikan kondisi Rawalumbu kini relatif aman berkat intervensi infrastruktur yang telah dilakukan sebelumnya.

“Alhamdulillah Rawalumbu aman, karena sebelumnya kita sudah melakukan pembesaran gorong-gorong dan pembangunan turap. Daya tampung airnya sekarang jauh lebih baik,” jelasnya.

Berbeda dengan Rawalumbu, banjir dengan ketinggian cukup ekstrem justru terjadi di kawasan Bumi Bekasi Utara. Di wilayah ini, Tri mengungkap persoalan mendasar yang selama ini menjadi “bottleneck” aliran air.

“Masalah utamanya ada di crossing Kalimalang dan crossing di bawah jalan tol. Aliran air di situ menyempit, jadi tidak optimal,” katanya.

Penyempitan aliran tersebut menyebabkan air tertahan dan meluap ke kawasan permukiman saat intensitas hujan meningkat. Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan struktural yang tidak bisa dilakukan secara parsial.

Wilayah Arenjaya juga menjadi sorotan serius Pemerintah Kota Bekasi. Tri mengakui bahwa sistem folder yang selama ini diandalkan ternyata sudah tidak lagi memadai menghadapi debit air yang tinggi.

“Folder seluas 3,8 hektare di Arenjaya ternyata tidak mampu menampung jumlah air yang ada,” ungkapnya.

Padahal, selama enam tahun terakhir kawasan Arenjaya relatif bebas dari banjir. Namun, pada kejadian terakhir, ketinggian air di Jalan Nusantaraja dilaporkan mencapai lebih dari satu meter.

​​​​​​​

“Selama enam tahun Arenjaya tidak banjir, tapi kemarin sangat tinggi. Ini jadi alarm bagi kita,” ujar Tri.

Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah membangun folder tambahan di wilayah atas dengan memanfaatkan lahan milik Pengadilan Agama. Secara perhitungan teknis, folder tersebut seharusnya mampu mengurangi beban air ke wilayah bawah.

“Secara teori, air yang turun ke bawah harusnya lebih kecil. Tapi ini akan kita evaluasi lagi, apakah murni karena intensitas hujan atau ada faktor lain,” katanya.

Tri menegaskan, penanganan Arenjaya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota Bekasi. Salah satu kendala utama berada di wilayah Rawakalong yang masuk kewenangan kabupaten.

“Kita harus koordinasi dengan kabupaten. Jembatan di Rawakalong itu kecil sekali dan menyebabkan penyempitan aliran,” tegasnya.

Sementara itu, persoalan berbeda ditemukan di wilayah Durenjaya. Di kawasan ini, banjir dipicu oleh kebocoran saluran sekunder (SS) Kali Baru yang berada di bawah kewenangan Perum Jasa Tirta (PJT).

“Di Durenjaya ada beberapa titik bocoran di SS Kali Baru. Itu yang harus diselesaikan lebih dulu,” jelas Tri.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur jalan tidak akan efektif jika sumber masalah air belum ditangani secara menyeluruh.

“Kalau bocorannya tidak dibereskan, bangun jalan pun tidak menyelesaikan masalah. Ada lima sampai enam titik bocoran yang harus ditangani,” katanya.

Selain perbaikan saluran, Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan langkah peninggian jalan untuk mencegah limpasan air dari SS Kali Baru ke kawasan permukiman.

“Pengurukan saja tidak cukup. Mau tidak mau harus ada peninggian agar air tidak membebani Durenjaya,” ucapnya.

Saat ini, sejumlah pekerjaan fisik telah dilakukan, termasuk penambahan ketinggian turap di beberapa perumahan. Meski belum sepenuhnya rampung, pemerintah memastikan pekerjaan akan dilanjutkan tahun ini.

“Tahun ini kita selesaikan dengan anggaran sekitar Rp13 miliar. Termasuk pembangunan folder di RW 9, peninggian turap, dan penambahan pompa,” papar Tri.

Dengan kombinasi pembangunan folder, perbaikan saluran, peninggian turap, serta pengadaan pompa air, Tri optimistis risiko banjir di wilayah rawan dapat ditekan secara signifikan.

“Mudah-mudahan tahun depan dampaknya jauh lebih berkurang,” pungkasnya.

Langkah-langkah yang dipaparkan Wali Kota Bekasi ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan banjir bukan sekadar soal cuaca, melainkan menyangkut tata kelola sungai, infrastruktur lintas wilayah, serta konsistensi penanganan jangka panjang.