BGN Serap Anggaran Rp35,6 Triliun, Produksi 200 Dapur MBG per Hari untuk Layani Jutaan Warga

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penyerapan anggaran sebesar Rp35,6 triliun dalam pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan dapur MBG di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa capaian tersebut setara dengan 50,1 persen dari total pagu anggaran yang diberikan pemerintah. Menurutnya, penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan program MBG bagi masyarakat.

“Kami sudah melaporkan progres pelaksanaan program MBG kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk realisasi anggarannya yang mencapai Rp35,6 triliun,” ujar Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dadan menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah. Hingga saat ini, jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai 13.514 unit.

Ribuan dapur tersebut tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan/desa. Setiap dapur berfungsi menyiapkan makanan bergizi bagi masyarakat dengan sasaran utama anak sekolah dan kelompok rentan gizi.

“Kalau dirata-ratakan, saat ini kami mampu menghasilkan sekitar 200 dapur baru setiap hari. Itu artinya ada potensi tambahan pelayanan untuk sekitar 600 ribu penerima manfaat setiap harinya,” kata Dadan.

Ia menyebut, percepatan pembangunan dapur MBG menjadi kunci untuk mengejar target pelayanan yang ditetapkan pemerintah, yakni 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Kita akan kejar terus di dua bulan terakhir ini agar target 82,9 juta bisa tercapai. Tapi kalau misalnya terealisasi 75 juta, Pak Presiden juga tetap mengapresiasi kerja keras di lapangan,” ujarnya.

Menurut Dadan, hingga akhir Oktober 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 39,5 juta orang. Ia optimistis jumlah itu akan terus meningkat seiring dengan penambahan SPPG baru setiap harinya.

“Kalau tren ini terus berlanjut, kami yakin pada akhir tahun nanti penerima manfaat bisa mendekati target. Mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani,” tambahnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan bergizi setiap hari.

Selain membangun dapur MBG, BGN juga menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, untuk mempercepat penyediaan bahan pangan bergizi di wilayah-wilayah terpencil.

Dadan menegaskan bahwa BGN terus melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan serta memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. “Kami pastikan kualitas gizi tetap terjaga, tidak hanya soal jumlah penerima, tapi juga mutu makanan yang diberikan,” katanya.

Ia menambahkan, program MBG juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Banyak bahan pangan dipasok dari petani dan UMKM sekitar wilayah dapur MBG, sehingga turut meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

“Ini bukan sekadar program gizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi, setiap dapur MBG memiliki efek ganda bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia dapat memiliki dapur MBG aktif sebelum pertengahan 2026. Pembangunan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan daerah dengan angka stunting dan kemiskinan ekstrem tertinggi.

Dadan menilai, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, program MBG akan menjadi fondasi kuat dalam memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ia juga memastikan transparansi penggunaan anggaran terus dijaga. “Semua laporan keuangan kita buka secara berkala agar publik bisa memantau progres dan dampaknya,” ujarnya.

Dengan langkah yang semakin cepat, BGN berharap dapat memenuhi target pelayanan MBG nasional dan menghadirkan manfaat nyata bagi puluhan juta masyarakat Indonesia.