Beras Dibagikan, Polisi Mengawal Transparansi Bantuan Sosial Diuji di Bojong Rawalumbu

Pena Insight

Kota Bekasi, 29 Juli 2025 — Di tengah sorotan publik terhadap praktik penyimpangan bantuan sosial, distribusi beras untuk 1.113 warga di Kelurahan Bojong Rawalumbu menghadirkan narasi berbeda: keterlibatan aktif aparat kepolisian sebagai penjaga transparansi. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bojong Rawalumbu, Aiptu Heryanto, turun langsung mengawasi jalannya pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah, Senin siang (28/07).

Distribusi bantuan beras yang berlangsung di Aula Kelurahan Bojong Rawalumbu, RW 26, dimulai pukul 14.00 WIB dan menyasar warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Setiap penerima mendapat 20 kilogram beras—10 kilogram per bulan—yang menjadi bagian dari program nasional penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolsek Rawalumbu, AKP Ririn Sri Damayanti, menegaskan bahwa kehadiran polisi bukan sekadar formalitas. “Kami hadir untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan kerumunan maupun kendala teknis lainnya,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa peran Bhabinkamtibmas sangat vital dalam memastikan distribusi tepat sasaran dan bebas penyimpangan.

Kehadiran polisi tidak hanya menambah rasa aman, tetapi juga memberi legitimasi sosial bahwa distribusi dilakukan secara adil. Masyarakat pun tampak antusias dan tertib selama proses berlangsung, tanpa keluhan berarti terkait teknis pembagian atau validasi data penerima. Ini menjadi indikator bahwa sinergi antara kelurahan, Polsek, dan warga dapat menghasilkan proses distribusi yang efisien dan berintegritas.
​​​​​​​

Distribusi bantuan seperti ini bukan hal baru. Namun dalam konteks meningkatnya pengawasan publik terhadap pengelolaan bansos, keterlibatan aktif aparat menjadi faktor pembeda yang menentukan kredibilitas sistem. Tak sedikit kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa bansos rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat.

Langkah Polsek Rawalumbu mengawal proses distribusi di Bojong Rawalumbu harus dijadikan standar, bukan pengecualian. Pengawasan lapangan, verifikasi penerima, hingga ketegasan dalam menindak pelanggaran adalah elemen penting yang memastikan setiap kilogram beras sampai di tangan yang berhak.

Namun demikian, transparansi tidak cukup hanya dengan kehadiran aparat. Mekanisme pengaduan terbuka, akses terhadap data penerima, serta publikasi pasca-pendistribusian adalah bagian integral yang harus dijalankan jika pemerintah serius membangun kepercayaan publik.

Program bantuan pangan ini hadir di tengah ketidakpastian harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi pascapandemi yang masih dirasakan banyak keluarga. Bantuan beras bukan sekadar logistik, tapi simbol kehadiran negara di saat masyarakat membutuhkan pegangan hidup paling dasar.

Keterlibatan Polri, khususnya lewat Bhabinkamtibmas, dalam kegiatan seperti ini menjadi representasi penting dari pergeseran peran aparat keamanan. Mereka bukan hanya penjaga ketertiban, tapi penguat kepercayaan publik bahwa negara hadir secara nyata, bukan hanya di masa kampanye.