Batas Usia Perwalian Anak 18 atau 21 Tahun? Ini Penjelasan KHI dan Buku II MA 2026 Terbaru
Perwalian anak berkaitan dengan kewenangan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab pemeliharaan, mengelola harta kekayaan, atau mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam praktik hukum, persoalan batas usia perwalian kerap muncul ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya atau ketika suatu instansi meminta penetapan wali untuk menyelesaikan keperluan tertentu.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika seseorang telah berusia 18 tahun, tetapi belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan usia yang harus digunakan dalam pengajuan permohonan perwalian.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan batas usia 21 tahun dalam rumusan perwalian. Sementara itu, Buku II Mahkamah Agung (MA) edisi 2026 menggunakan batas usia 18 tahun dalam syarat formal permohonan perwalian anak.
Untuk memahami perbedaan tersebut, kedua rujukan perlu dibaca bersama Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perlindungan anak. Selain itu, tujuan permohonan juga perlu diperhatikan karena penetapan wali untuk menjalankan tanggung jawab perwalian secara umum memiliki lingkup berbeda dengan penetapan wali untuk keperluan hukum tertentu.
Batas Usia Perwalian dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan
Pasal 107 ayat (1) KHI menyatakan, “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”
Rumusan tersebut memuat unsur usia dan riwayat perkawinan yang perlu diperhatikan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam perwalian. Selanjutnya, Pasal 107 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak.
Dengan cakupan tersebut, penunjukan wali dapat membawa tanggung jawab terhadap pemeliharaan pribadi anak sekaligus pengelolaan harta kekayaan untuk kepentingannya.
Di sisi lain, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan batas usia 18 tahun. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Pasal 50 ayat (2) juga mengatur bahwa perwalian mencakup pribadi anak dan harta bendanya. Dengan demikian, KHI dan Undang-Undang Perkawinan sama-sama mengatur lingkup perwalian atas diri dan harta anak, tetapi menggunakan rumusan berbeda mengenai batas usia.
Angka 18 tahun juga digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Sementara itu, Pasal 16 huruf a PP tersebut mengatur bahwa perwalian berakhir ketika anak telah berusia 18 tahun. Ketentuan ini menempatkan usia 18 tahun sebagai batas dalam kerangka perlindungan anak dan penunjukan wali berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa ketentuan usia perwalian perlu dibaca berdasarkan peraturan yang menjadi acuannya. Batas usia 21 tahun tercantum dalam KHI, sedangkan angka 18 tahun digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah terkait penunjukan wali.
Syarat Formal Permohonan dalam Buku II MA 2026
Buku II edisi 2026 diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026.
Dalam Lampiran II yang berlaku untuk lingkungan peradilan agama, bagian Perwalian Anak huruf (b) halaman 800 mengatur syarat formal permohonan. Pemohon perlu mencantumkan identitas pemohon dan anak, menguraikan alasan pengajuan, serta menjelaskan penetapan yang diminta kepada pengadilan.
Pada bagian alasan permohonan, pemohon perlu menerangkan hubungan hukumnya dengan anak, usia anak yang belum mencapai 18 tahun, serta keadaan yang menyebabkan anak berada di luar pemeliharaan orang tuanya.
Keadaan tersebut dapat berupa orang tua yang telah meninggal dunia, keberadaan orang tua yang tidak diketahui, atau ketidakmampuan orang tua menjalankan pemeliharaan. Catatan kaki dalam ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Rujukan itu memperjelas dasar penggunaan batas usia 18 tahun dalam syarat formal permohonan perwalian anak.
Unsur usia dan keadaan pemeliharaan perlu dibaca sebagai satu rangkaian. Pengadilan perlu memperoleh gambaran mengenai siapa yang memerlukan perlindungan dan alasan tanggung jawab pemeliharaan perlu dijalankan oleh wali.
Keterangan mengenai hubungan hukum pemohon dengan anak juga diperlukan untuk menjelaskan kedudukan pihak yang mengajukan permohonan. Ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menilai alasan penunjukan wali dan cakupan tanggung jawab yang dimohonkan.
Keterbatasan orang tua dalam menjalankan pemeliharaan perlu diuraikan secara konkret. Hal ini membantu pengadilan menilai apakah kebutuhan yang diajukan berkaitan dengan penggantian tanggung jawab pemeliharaan secara umum atau hanya perwakilan untuk tindakan hukum tertentu.
Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu
Pembahasan Buku II MA 2026 perlu dilanjutkan pada huruf (j) halaman 802. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penunjukan wali melalui penetapan pengadilan pada dasarnya ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Huruf yang sama juga memberikan ruang bagi pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah untuk menetapkan wali bagi keperluan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis instansi lain.
Kedua ketentuan tersebut memiliki fungsi berbeda. Huruf (b) mengatur syarat formal dalam penyusunan permohonan perwalian anak, sedangkan huruf (j) memuat rumusan umum penunjukan wali sekaligus ruang pertimbangan untuk keperluan tertentu.
Perbedaan fungsi tersebut menjadi penting ketika seseorang telah berusia 18 tahun, tetapi belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam keadaan demikian, usia, riwayat perkawinan, tujuan permohonan, serta ketentuan yang mengatur tindakan hukum yang akan dilakukan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.
Batas usia perwalian juga perlu dibedakan dari kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Ketentuan perwalian berkaitan dengan kapan seseorang dapat ditempatkan di bawah tanggung jawab wali. Sementara itu, kecakapan bertindak perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang mengatur tindakan hukum yang bersangkutan.
Pembedaan ini relevan ketika kebutuhan pemohon hanya berkaitan dengan perwakilan dalam satu proses administrasi.
Sebagai contoh, suatu instansi meminta penetapan wali untuk menyelesaikan tahapan administrasi tertentu. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperjelas tindakan yang menjadi alasan permintaan tersebut.
Instansi mungkin memerlukan seseorang untuk menyerahkan dokumen, memberikan persetujuan, atau menandatangani pernyataan atas nama pihak lain. Masing-masing tindakan dapat menimbulkan akibat hukum berbeda. Karena itu, penjelasan mengenai tindakan yang diminta diperlukan untuk menilai apakah pihak yang bersangkutan dapat melakukannya sendiri atau memerlukan perwakilan.
Surat dari instansi dapat membantu memperjelas kebutuhan tersebut, terutama apabila memuat tahapan administrasi, tindakan yang dipersyaratkan, dan dasar permintaannya.
Dalam pemeriksaan, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan bersama alasan permohonan dan kepentingan pihak yang akan diwakili. Apabila permintaan instansi hanya berupa pencantuman penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi, uraian permohonan perlu menjelaskan hubungan antara persyaratan tersebut dan tindakan hukum yang hendak dilakukan.
Permintaan instansi menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses administrasi. Sementara itu, kepentingan pihak yang akan diwakili menjelaskan alasan hukum mengapa hambatan tersebut perlu diatasi melalui penunjukan wali. Keduanya perlu dihubungkan agar penetapan yang dimohonkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.
Menentukan Lingkup Kewenangan Wali
Kejelasan tujuan permohonan membantu pengadilan menentukan lingkup kewenangan yang diperlukan. Dalam perwalian anak yang meliputi pemeliharaan dan pengelolaan harta, tanggung jawab wali dapat mencakup berbagai tindakan untuk kepentingan anak.
Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019, antara lain, mengatur kewajiban wali untuk menjalankan kuasa asuh, mengelola harta milik anak bagi keperluannya, serta mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
Namun, kewenangan wali juga memiliki batas. Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan memberlakukan ketentuan Pasal 48 terhadap wali. Ketentuan tersebut membatasi pemindahan hak atau penggadaian barang tetap milik anak, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.
Hal ini menunjukkan bahwa tindakan wali, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta, harus memperhatikan kepentingan pihak yang berada di bawah perwalian.
Untuk penetapan wali bagi keperluan tertentu, pertimbangan pengadilan dapat diarahkan pada tindakan yang menjadi dasar permohonan. Perbedaan cakupan kewenangan tersebut perlu tercermin dalam amar penetapan.
Jika kebutuhan yang terbukti hanya berkaitan dengan penyelesaian satu tahapan administrasi, amar penetapan dapat menyebutkan tahapan dan tindakan yang boleh dilakukan wali. Apabila tindakan yang diminta berupa pemberian persetujuan atau penandatanganan pernyataan, isi dan akibat hukum dokumen tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan batas kewenangan.
Perumusan yang spesifik membantu wali, pihak yang diwakili, dan instansi memahami cakupan penetapan. Wali dapat mengetahui tindakan yang menjadi kewenangannya. Pihak yang diwakili juga dapat mengetahui sejauh mana orang lain dapat bertindak atas namanya.
Sementara itu, instansi dapat mencocokkan penetapan pengadilan dengan persyaratan dalam proses administrasi yang sedang dijalankan. Kejelasan tersebut berawal dari uraian permohonan dan dilanjutkan melalui pertimbangan hakim hingga perumusan amar penetapan.
Dengan demikian, batas usia perwalian dalam KHI dan Buku II MA 2026 perlu dipahami berdasarkan kedudukan setiap ketentuan dan tujuan penunjukan wali.
Angka 21 tahun merupakan bagian dari rumusan perwalian dalam KHI, sedangkan angka 18 tahun dalam syarat formal Buku II merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Ketika permohonan diajukan untuk keperluan tertentu, pengadilan perlu mempertimbangkan alasan kebutuhan perwakilan, kepentingan pihak yang akan diwakili, serta tindakan hukum yang dimohonkan. Dari pertimbangan tersebut, lingkup kewenangan wali dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kepentingan yang hendak dilindungi.
Daftar Pustaka
-
Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XV tentang Perwalian, Pasal 107–112.
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 50–54.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
-
SEMA Nomor 1 Tahun 2025, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 tentang perwalian untuk keperluan tertentu.
-
Buku II Mahkamah Agung 2026, Lampiran II untuk lingkungan Peradilan Agama, bagian Perwalian Anak, halaman 800–802.
-
Rifqi Qowiyul Iman, “Fleksibilitas Penetapan Wali untuk Keperluan Tertentu.”
Baca Juga
Komentar