Bank Dunia Ungkap Akar Masalah Ekonomi RI: Produktivitas Rendah Bikin Indonesia Terjebak Negara Berpendapatan Menengah

JAKARTA — Indonesia hingga kini masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dunia. Meski mencatat berbagai kemajuan ekonomi, capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Bank Dunia (World Bank) menilai Indonesia akan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) apabila tidak melakukan reformasi struktural secara lebih mendalam, terutama dalam perbaikan iklim usaha dan investasi.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyampaikan bahwa performa ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang relatif stabil. Namun, stabilitas tersebut belum mampu mengantarkan Indonesia menembus kelompok negara berpendapatan tinggi.

“Indonesia telah membuat banyak kemajuan. Namun, jika melihat berbagai prasyarat pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas iklim bisnis, Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator,” ujar David di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, persoalan ini menjadi krusial karena Indonesia perlu mulai beralih dari model pertumbuhan lama menuju mesin pertumbuhan ekonomi yang baru. Strategi pembangunan yang selama ini berhasil mendorong ekonomi ke level saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk lompatan berikutnya.

Ke depan, David menekankan bahwa sumber pertumbuhan harus semakin bersifat endogen, bertumpu pada peningkatan produktivitas, inovasi, serta kemampuan memperluas pasar hingga ke tingkat global.

“Pendorong pertumbuhan harus fokus pada produktivitas dan inovasi, serta memperluas pasar melampaui batas domestik untuk mempercepat pembangunan,” katanya.

Berdasarkan analisis Bank Dunia terhadap data perusahaan dan pemanfaatan big data, ditemukan bahwa ekosistem perusahaan besar di Indonesia cenderung kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara lain dengan ukuran ekonomi serupa namun berpendapatan lebih tinggi.

David menyoroti fenomena anomali produktivitas di Indonesia, di mana peningkatan skala usaha tidak selalu diikuti oleh peningkatan produktivitas. Bahkan, perusahaan yang lebih besar dan telah lama beroperasi justru menunjukkan kinerja produktivitas yang lebih rendah.

“Perusahaan yang lebih besar dan lebih tua di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya mereka menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja berkualitas,” ungkapnya.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam lingkungan persaingan usaha. Menurut Bank Dunia, tantangan tidak hanya berasal dari regulasi yang kompleks, tetapi juga lemahnya penegakan prinsip kesetaraan kesempatan berusaha (level playing field).

Ketimpangan ini turut memengaruhi sektor keuangan, pasar jasa, hingga industri pengolahan, yang pada akhirnya membatasi potensi ekspansi usaha dan inovasi.

Lingkungan sektor swasta yang kurang kondusif juga dinilai berkontribusi terhadap tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal.

“Tingginya informalitas berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk investasi produktif, serta lambatnya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi,” jelas David.

Meski demikian, Bank Dunia menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029 masih realistis untuk dicapai. Namun, prasyarat utamanya adalah konsistensi pelaksanaan reformasi struktural, bukan sekadar peningkatan arus investasi.

“Dengan paket reformasi yang kami rekomendasikan dan dinilai dapat dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat sekitar 10 persen,” ujar David.

Ia menambahkan, jika reformasi tersebut dijalankan secara konsisten selama lima tahun, dampaknya setara dengan tambahan sekitar 2 persen pertumbuhan ekonomi per tahun.

Tantangan struktural tersebut tercermin jelas di pasar tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154 juta orang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat, dari jumlah tersebut, sebanyak 7,46 juta orang masih berstatus pengangguran, meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang atau meningkat 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pekerjaan.

Dari total pekerja, hanya 98,65 juta orang yang bekerja penuh. Sisanya, sebanyak 11,6 juta orang tergolong setengah pengangguran, sementara 36,29 juta lainnya bekerja paruh waktu.

Kelompok setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan karena pendapatannya belum mencukupi kebutuhan hidup.

“Apa itu setengah pengangguran? Mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan karena ingin bekerja lebih lama,” jelas Amalia.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan pekerjaan yang tersedia memberikan pendapatan layak dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju negara berpendapatan tinggi.