APBD 2026 Dievaluasi di Bale Pakuan, Pemkot Bekasi Tegaskan Arah Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Bandung – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan kesiapannya memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, Jumat (9/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Kepala BPKAD Kota Bekasi Yudianto dan Kepala Bapperida Kota Bekasi Dicky Irawan.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB di Ruang Resepsi Bale Pakuan itu dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan diikuti seluruh wali kota dan bupati se-Jawa Barat beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat evaluasi ini menjadi tahapan penting sebelum APBD 2026 kabupaten/kota diimplementasikan secara penuh.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan agar rancangan APBD daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Seluruh pemerintah daerah diminta membuka rincian penggunaan APBD 2026 melalui kanal komunikasi publik, termasuk media sosial resmi pemerintah daerah.

Selain transparansi, Gubernur juga menyoroti pentingnya penajaman prioritas pembangunan.

Anggaran daerah diminta fokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Fokus ketiga yang ditekankan adalah efisiensi belanja daerah di tengah tekanan fiskal.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan penghematan besar-besaran.

Belanja yang dinilai tidak mendasar, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial berlebihan, diminta untuk ditekan secara signifikan.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola APBD 2026 secara efisien dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran,” ujar Tri Adhianto.

Menurutnya, penguatan transparansi menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tri Adhianto menekankan bahwa APBD 2026 akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama pembangunan Kota Bekasi.

Ia juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat akan terus diperkuat.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bekasi dapat menyesuaikan perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kondisi fiskal terkini.

Penyesuaian tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

Kehadiran jajaran TAPD Kota Bekasi dalam rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang tepat sasaran.

Sinergi antara kepala daerah dan perangkat pengelola anggaran menjadi kunci keberhasilan perencanaan keuangan daerah.

Pemkot Bekasi memastikan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dokumen APBD 2026.

Langkah-langkah efisiensi akan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, Pemkot Bekasi optimistis mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Rapat evaluasi APBD ini menjadi momentum penting bagi Kota Bekasi untuk memperkuat disiplin fiskal.

Pemkot Bekasi menegaskan siap melangkah dengan APBD 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.