Aliansi Miskin Kota Guncang DPRD Bekasi, Tuntut Efisiensi Anggaran dan Program Pro-Rakyat

Pena Insight

Bekasi, 10 September 2025 – Gelombang aksi bakal kembali mengguncang Gedung DPRD Kota Bekasi pada Rabu (10/9/2025) siang. Kali ini, massa yang menamakan diri Aliansi Miskin Kota, terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, siap turun ke jalan dengan membawa sederet tuntutan menyentil kebijakan legislatif maupun eksekutif.

Menurut informasi yang dihimpun, ratusan massa akan mendatangi Kompleks DPRD di Jalan Chairil Anwar, Kalimalang, Bekasi. Mereka akan melakukan long march sekaligus orasi terbuka di depan gedung dewan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah tunjangan besar para legislator. Massa mendesak DPRD melakukan efisiensi anggaran, agar kebijakan lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

“Besok kami akan mendesak agar eksekutif dan legislatif menekan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Salah satunya soal tunjangan DPRD serta wali kota dan wakil wali kota Bekasi,” ujar Hasan Basri, Koordinator Aksi, Selasa (9/9/2025).

Aliansi menilai, di tengah kesenjangan sosial dan persoalan ekonomi masyarakat, besarnya tunjangan pejabat justru menimbulkan kecemburuan sosial. Efisiensi dianggap sebagai langkah awal menuju anggaran yang lebih adil.

Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Mereka menuntut adanya diskon hingga pembebasan tunggakan PBB, sebagaimana imbauan yang pernah dikeluarkan Gubernur Jawa Barat.

“Beban pajak yang menumpuk jelas menyulitkan masyarakat kecil. Harus ada keberpihakan, minimal berupa keringanan,” tambah Hasan.

Tidak hanya soal pajak, aliansi juga membawa tuntutan di bidang pendidikan. Mereka meminta seragam sekolah gratis bagi PAUD, SD, dan SMP, demi mengurangi beban orang tua di awal tahun ajaran.

Program air minum di kelas juga masuk dalam daftar desakan. Massa menilai, penyediaan dispenser dan galon di setiap sekolah dasar dan menengah adalah pelengkap program makan siang gratis yang sudah dicanangkan pemerintah pusat.

“Sekolah sehat bukan hanya slogan. Anak-anak butuh makan bergizi, juga akses air minum yang layak,” jelas Hasan.

Tuntutan lain diarahkan pada sektor transportasi publik. Massa meminta adanya pembangunan halte ojek online, peremajaan angkot, serta subsidi keberlangsungan angkot. Menurut mereka, transportasi yang murah dan aman adalah hak masyarakat kota.

Mereka juga menuntut pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan tenaga kerja terdidik dan tersertifikasi. BLK dinilai mampu menekan angka pengangguran yang masih tinggi di Kota Bekasi.

Selain itu, aliansi mendorong peningkatan anggaran untuk UMKM, koperasi, serta program perlindungan anak. Program-program ini diyakini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil.

Menurut Hasan, seluruh tuntutan tersebut akan dituangkan dalam bentuk draf resmi. Dokumen itu nantinya akan diminta ditandatangani pimpinan DPRD, anggota dewan, hingga pihak eksekutif.

“Ini bukan sekadar orasi jalanan, tapi bentuk dorongan agar kebijakan politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat miskin kota,” tegasnya.

Secara hukum, langkah massa menuntut efisiensi anggaran mendapat landasan kuat. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menekankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip serupa tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana DPRD dan kepala daerah berkewajiban memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan dasar itu, Aliansi Miskin Kota menilai tuntutan mereka bukan sekadar aspirasi, melainkan pengingat bagi penyelenggara negara agar tidak abai terhadap mandat konstitusi.

Rencananya, aksi akan berlangsung sejak pukul 13.00 WIB dengan pengawalan aparat kepolisian. Situasi sekitar Gedung DPRD diperkirakan akan mengalami pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.