Aksi Wali Kota Bekasi Tertibkan Danau Duta Harapan Diwarnai Insiden Pedagang Emosi Acungkan Golok

Kota Bekasi — Peristiwa pengacungan senjata tajam yang terjadi pada Minggu (8/2/2026) saat Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama unsur Forkopimda melakukan kegiatan K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban), penertiban bangunan liar, serta pencopotan baliho, menuai perhatian luas publik. Insiden tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah menata kawasan kota agar lebih tertib, bersih, dan sesuai aturan.
Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan pernyataan resmi pada Senin pagi, usai memimpin upacara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam keterangannya, Tri menegaskan bahwa fokus pemerintah bukan pada unsur ancaman atau senjata tajam yang sempat ditunjukkan warga, melainkan pada kehadiran negara yang harus tetap dirasakan masyarakat dalam kondisi apa pun.
“Kita bukan masalah ancaman, bukan masalah golok. Tapi yang ingin kita yakinkan adalah bahwa negara harus hadir,” tegas Tri.
Negara Hadir, Bukan Represif
​​​​​​​

Tri menjelaskan, penertiban yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional yang telah menjadi arahan Presiden. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tergesa-gesa, ataupun dengan pendekatan represif.
Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki kewajiban menjalankan perintah negara dengan penuh tanggung jawab, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Ini perintah Bapak Presiden sudah jelas. Dan kita sebagai aparatur yang berada di bawahnya tentu harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak bisa dilakukan secara asal-asalan atau sekaligus. Harus bertahap,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa optimalisasi kebijakan harus diiringi dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah, kata Tri, tidak boleh hanya hadir sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pendamping warga dalam proses perubahan.
Penertiban Perlu Edukasi Berkelanjutan
Dalam keterangannya, Tri juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam menyukseskan program pemerintah. Ia menyebut, tanpa keterlibatan warga, kebijakan sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif.
“Program pemerintah tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat tidak ikut serta,” katanya.
Salah satu isu yang saat ini menjadi fokus dan perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah adalah pengelolaan sampah. Tri menyebut persoalan sampah menjadi catatan langsung dari Presiden dan harus diselesaikan secara kolaboratif.
“Hari ini yang sedang kita bangun adalah kesadaran soal sampah. Ini juga menjadi salah satu catatan Presiden, bagaimana persoalan sampah ini bisa kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Hadapi Situasi dengan Tenang
Menanggapi pertanyaan terkait insiden pengacungan senjata tajam yang sempat mengarah ke rombongan pejabat, Tri menegaskan bahwa aparat di lapangan telah bersikap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia menyebut, menghadapi situasi seperti itu membutuhkan ketenangan dan kedewasaan.
“Menghadapi situasional seperti itu harus dengan tenang. Kita sebagai aparatur bukan represif, karena itu warga kita, saudara kita,” ucapnya.
Tri menilai, yang paling penting dalam situasi tersebut adalah menyadarkan warga bahwa tindakan ancaman bukanlah proses yang benar dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut fenomena mudahnya emosi meledak di ruang publik sebagai bagian dari degradasi moral yang perlu disikapi dengan bijak.
Aparatur Diminta Tidak Terpancing
Dalam kesempatan itu, Tri juga secara khusus mengingatkan jajaran aparatur Pemkot Bekasi dan unsur Forkopimda agar tidak terpancing provokasi, kata-kata kasar, maupun tekanan emosional di lapangan.
“Saya ingin mengingatkan aparatur saya untuk tidak terpancing. Biarkan saja. Ini situasi yang sedang berkembang,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa dalam proses kehidupan bermasyarakat, akan ada fase penyadaran di mana nilai adab dan etika kembali menjadi pegangan utama.
“Nanti akan ada satu penyadaran. Bahwa adab itu ternyata lebih penting,” katanya.
Penegakan Hukum Bukan Semata Menghukum
Meski insiden tersebut dinilai sebagai tindakan pengancaman, Tri menegaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berujung pada proses pidana. Menurutnya, hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama, bukan semata-mata menghukum.
“Penegakan hukum itu bukan hanya untuk menghukum orang, tapi bagaimana mencari yang lebih baik,” jelasnya.
Saat ditanya apakah dirinya merasa terancam, Tri menegaskan tidak. Ia mengaku telah terbiasa menghadapi dinamika lapangan sejak lama, bahkan sejak masih berada di posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya orang lapangan. Hal-hal seperti ini sudah biasa saya hadapi,” ujarnya.
Tidak Berujung Laporan Polisi
Terkait kemungkinan adanya laporan polisi atas insiden tersebut, Tri sangat bijaksana dan memastikan tidak ada rencana ke arah sana padahal itu sangat mudah di lakukan. Pemerintah Kota Bekasi memilih fokus pada evaluasi dan perbaikan pola pendekatan ke masyarakat.
“Enggak ada. Aman. Yang kita lakukan adalah evaluasi,” tegasnya.
Evaluasi tersebut meliputi peningkatan komunikasi publik, penguatan edukasi, serta penajaman strategi penertiban agar kebijakan berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik.
Tri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan negara di tengah masyarakat dengan pendekatan yang beradab, tenang, dan kolaboratif, demi terwujudnya Kota Bekasi yang tertib, bersih, dan berkeadilan.