16 Tanggul Kritis Mengancam Warga, Pemkab Bekasi Desak Pemprov Jabar Bergerak Cegah Banjir

KABUPATEN BEKASI — Ancaman banjir kembali membayangi wilayah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi secara resmi meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mempercepat pembangunan dan penguatan 16 titik tanggul jebol dan kritis yang dinilai rawan memicu banjir besar, terutama di wilayah hilir.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam rapat koordinasi penanganan banjir yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Rabu (5/2/2026). Rapat ini melibatkan lintas pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi teknis pengelola sumber daya air.

Asep menegaskan bahwa kondisi tanggul di Kabupaten Bekasi sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, kerusakan tanggul yang tersebar di sejumlah titik menjadi salah satu penyebab utama banjir berulang yang setiap tahun merugikan masyarakat.

“Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 titik tanggul yang mengalami kerusakan dan jebol. Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial. Karena itu, kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BBWS untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol dan kritis tersebut,” ujar Asep dalam forum rapat koordinasi.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah hilir yang dilintasi sejumlah sungai besar dan anak sungai. Fungsi tanggul di kawasan ini sangat vital sebagai penahan luapan air, terutama saat debit sungai meningkat akibat curah hujan tinggi di wilayah hulu.

Asep menjelaskan, ketika tanggul tidak mampu menahan tekanan air, dampaknya langsung dirasakan masyarakat berupa banjir yang menggenangi permukiman, lahan pertanian, kawasan industri, hingga fasilitas umum. Kerugian ekonomi dan sosial pun tidak dapat dihindari.

“Kerusakan tanggul bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan warga. Jika tidak ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan, potensi banjir akan terus berulang,” katanya.

Pemkab Bekasi menilai percepatan perbaikan dan penguatan tanggul menjadi langkah strategis untuk memutus siklus banjir tahunan. Selain melindungi masyarakat, penguatan tanggul juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi di kawasan penyangga Ibu Kota tersebut.

Dalam rapat tersebut, Asep juga mengusulkan skema pembiayaan bersama sebagai solusi agar pembangunan dan perbaikan tanggul dapat segera direalisasikan. Menurutnya, kolaborasi anggaran lintas pemerintah menjadi kunci percepatan penanganan infrastruktur pengendali banjir.

“Pembiayaan akan dilakukan secara bersama-sama, baik dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun melalui dukungan BBWS. Dengan kolaborasi ini, kami berharap proses penanganan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Asep.

Ia menilai, keterlibatan BBWS sangat penting untuk memastikan desain teknis, kualitas konstruksi, serta daya dukung lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan sungai dan tanggul nasional. Sinergi lintas pemerintah juga diharapkan dapat meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses administrasi.

Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menangani persoalan banjir yang bersifat lintas wilayah. Sungai dan tanggul, sebagai sistem terpadu, tidak bisa dikelola secara sektoral.

Pemkab Bekasi berharap Pemprov Jawa Barat dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk anggaran, kebijakan, maupun koordinasi lintas instansi. Dengan penanganan yang terintegrasi, risiko jebolnya tanggul di masa depan dapat ditekan secara signifikan.

Asep juga menyoroti perlunya pendekatan jangka panjang dalam pengelolaan tanggul dan sungai, tidak hanya fokus pada perbaikan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemeliharaan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai, penguatan tanggul menjadi harapan utama agar mereka tidak lagi dihantui banjir setiap musim hujan. Kerusakan tanggul yang berulang kerap menimbulkan rasa waswas, terutama saat intensitas hujan meningkat.

Asep menegaskan bahwa upaya ini bukan semata-mata proyek pembangunan fisik, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan warga dan menjaga keberlanjutan wilayah.

“Harapan kami ke depan, tidak ada lagi tanggul yang jebol dan masyarakat dapat merasa aman, khususnya saat musim hujan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga komitmen bersama untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga keberlanjutan wilayah,” pungkas Asep.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BBWS, Pemkab Bekasi optimistis penguatan 16 titik tanggul kritis dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan rasa aman masyarakat Kabupaten Bekasi dalam jangka panjang.