1171 Warga Keracunan Massal di Cipongkor, Polisi Periksa Dua Dapur Penyedia Makanan
Bandung Barat – Kasus keracunan massal yang menimpa warga Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, semakin meluas. Hingga Kamis (25/9/2025), jumlah korban yang tercatat telah mencapai 1.171 orang. Dari jumlah tersebut, 11 orang masih menjalani perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor.
Peristiwa keracunan yang mencengangkan ini merupakan akumulasi dari kejadian yang berlangsung selama tiga hari, yakni sejak Senin hingga Rabu. Berdasarkan data sementara, 441 orang dilaporkan keracunan pada hari Senin, sementara 730 orang lainnya menyusul pada Rabu.
“Total seluruh korban yang tercatat hingga saat ini sebanyak 1.171 orang. Sebagian besar telah mendapatkan perawatan dan dipulangkan, namun masih ada 11 orang yang kami rawat secara intensif,” ujar salah satu petugas kesehatan setempat.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya indikasi bahwa makanan yang dikonsumsi korban mengandung unsur pembusukan. Salah satu sampel ayam yang diperiksa bahkan disebut sudah dalam kondisi tidak layak konsumsi. “Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan BRIN, ditemukan bahwa daging ayam sudah basi,” ungkap seorang saksi yang terlibat dalam pemeriksaan.
Kasus ini menyebar luas ke berbagai desa, termasuk Desa Sarinagen, Mekarsari, dan Neglasari. Korban berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak PAUD dan TK hingga pelajar SD, SMP, dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi makanan tercemar menjangkau banyak titik dalam satu wilayah.
Polisi bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di salah satu dapur penyedia makanan bergizi (SPPG MBG) yang diduga menjadi sumber keracunan. Seluruh sampel makanan telah diserahkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Lapkesda) Bogor dan Laboratorium Forensik (Lafor) Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium baik dari Lapkesda maupun Lafor Polri. Semua sampel, mulai dari sisa makanan hingga muntahan korban, sudah dikirim sejak Selasa,” kata salah satu penyidik Polres Cimahi.
Meski pihak dapur mengklaim telah menjalankan proses produksi sesuai standar operasional prosedur (SOP), penyidik tetap melakukan pemeriksaan mendalam terhadap legalitas sertifikasi dapur tersebut. Dugaan sementara mengarah pada kelalaian dalam proses penyimpanan atau pengolahan bahan makanan.
Tingginya jumlah korban membuat Polres Cimahi menurunkan lebih dari 320 personel gabungan yang terdiri dari anggota kepolisian tingkat Polres, Polsek, dan dibantu oleh Polda Jawa Barat melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).
“Kami fokus pada dua hal: memastikan tidak ada korban tambahan dan mengusut penyebab utama kasus ini. Karena skalanya sudah luar biasa besar,” ujar Kapolres Cimahi dalam keterangan pers.
Sebagai langkah pencegahan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menutup seluruh dapur SPPG yang bermasalah. Penutupan dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu hasil penyelidikan lengkap.
“Seluruh dapur SPPG yang terindikasi tidak sesuai standar higienitas kami tutup. Kami juga melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur penyedia makanan bergizi di wilayah tersebut,” tegas perwakilan BGN.
BGN kini juga membentuk tim inspeksi khusus untuk menyisir seluruh dapur penyedia makanan bergizi di Jawa Barat. Tim tersebut akan melakukan evaluasi mendalam, termasuk soal manajemen bahan baku, sanitasi dapur, serta distribusi makanan.
Investigasi semakin berkembang setelah diketahui bahwa makanan yang dikonsumsi korban berasal dari dua dapur berbeda yang dimiliki oleh satu yayasan yang sama. Dugaan pelanggaran SOP menjadi titik fokus utama tim investigasi gabungan yang terdiri dari BGN, kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Dinas Kesehatan.
“Temuan awal menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran SOP dalam proses produksi. Saat ini kami tengah mendalami dua dapur milik satu yayasan yang terlibat dalam distribusi makanan tersebut,” jelas perwakilan BGN.
Kasus keracunan massal di Cipongkor menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Jawa Barat. Pemerintah daerah mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memastikan keamanan makanan, terutama yang berasal dari distribusi massal.
Dengan masih dirawatnya sejumlah korban dan proses investigasi yang terus berjalan, pihak kepolisian memastikan akan memberikan sanksi hukum tegas kepada pihak-pihak yang terbukti lalai. Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan bergizi untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Baca Juga
Komentar