Wali Kota Bekasi dan Wakil Menteri PU Tinjau Lokasi Banjir, Siapkan Penanganan Terpadu dari Hulu ke Hilir

Bekasi — Upaya penanganan banjir di Kota Bekasi memasuki fase baru. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti turun langsung meninjau sejumlah titik rawan banjir, Jumat (23/1/2026). Kunjungan ini menandai dimulainya sinergi konkret antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun langkah teknis pengendalian banjir secara terpadu, dari hulu hingga hilir.

Peninjauan lapangan dimulai dari Pintu Air Kalimati, salah satu infrastruktur vital pengendali aliran air di wilayah Bekasi Selatan. Di lokasi tersebut, Tri Adhianto dan Diana Kusumastuti melihat langsung kondisi pintu air, debit aliran, serta kapasitas tampung yang selama ini menjadi faktor krusial dalam mengendalikan limpahan air saat curah hujan tinggi.

Pintu Air Kalimati memiliki fungsi strategis sebagai pengatur distribusi air dari wilayah hulu menuju kawasan permukiman padat penduduk. Saat intensitas hujan ekstrem, keterbatasan kapasitas pintu air kerap memicu genangan di sejumlah titik rendah. Karena itu, kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi dasar awal penyusunan langkah teknis yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PU bersama Pemerintah Kota Bekasi.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita harus memastikan intervensi dari hulu sampai hilir benar-benar terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto di sela peninjauan.

Dari Pintu Air Kalimati, rombongan bergerak ke Perumahan Jatibening Permai, salah satu kawasan yang hampir setiap musim hujan mengalami genangan. Di lokasi ini, Tri memaparkan rencana pembenahan infrastruktur yang akan dilakukan, mulai dari pelebaran aliran kali untuk meningkatkan kapasitas tampung air, hingga pembaruan jembatan di sekitar Masjid An-Nur yang selama ini menjadi titik penyempitan aliran.

Menurut Tri, penyempitan badan sungai dan konstruksi jembatan lama menjadi salah satu penyebab air meluap saat debit tinggi. Karena itu, pembaruan struktur jembatan serta normalisasi aliran kali menjadi prioritas jangka menengah yang akan diusulkan dalam skema pembiayaan bersama antara pusat dan daerah.

“Langkah pembesaran aliran kali dan pembaruan jembatan ini diharapkan mampu mengurangi genangan serta memberi rasa aman bagi warga, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir,” kata Tri.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi, terutama pada aspek teknis dan perencanaan infrastruktur pengendalian banjir.

“Kami melihat langsung kondisi lapangan. Dari sini akan dilakukan kajian teknis lebih detail agar solusi yang diambil tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir,” ujarnya.

Diana juga menekankan bahwa penanganan banjir di wilayah perkotaan padat seperti Bekasi membutuhkan kombinasi antara normalisasi saluran, perbaikan infrastruktur pengendali air, serta penataan kawasan agar tidak terjadi hambatan aliran.

Kunjungan ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah menyusul meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah wilayah di Kota Bekasi dilaporkan mengalami genangan, memaksa sebagian warga mengungsi sementara dan menimbulkan gangguan aktivitas ekonomi serta sosial.

Tri Adhianto menyatakan bahwa di sisi lain, Pemkot Bekasi juga tetap menjalankan penanganan darurat bagi warga terdampak banjir. Posko pengungsian telah diaktifkan, layanan kesehatan bergerak melalui puskesmas keliling, serta distribusi bantuan logistik terus disalurkan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kita tidak hanya berbicara solusi jangka panjang. Di saat yang sama, masyarakat yang terdampak hari ini juga harus mendapatkan pelayanan maksimal,” tegas Tri.

Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah pusat di lapangan memberi sinyal kuat bahwa persoalan banjir Bekasi bukan lagi isu lokal semata, melainkan menjadi bagian dari agenda nasional pengendalian bencana hidrometeorologi di kawasan Jabodetabek.

Lebih jauh, Tri menilai bahwa langkah terpadu antara Pemkot Bekasi dan Kementerian PU akan mempercepat realisasi program fisik yang selama ini terkendala kewenangan lintas institusi. Dengan kolaborasi ini, pembagian peran antara pusat dan daerah dapat ditentukan secara jelas, mulai dari pembangunan infrastruktur utama hingga perbaikan saluran lingkungan.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Semua bergerak dalam satu peta jalan yang sama,” katanya.

Bagi warga Jatibening dan wilayah rawan lainnya, kunjungan ini membawa harapan baru. Selama bertahun-tahun, banjir telah menjadi persoalan musiman yang memengaruhi aktivitas, kesehatan, hingga nilai ekonomi kawasan. Dengan adanya komitmen nyata antara Pemkot Bekasi dan Kementerian PU, masyarakat berharap perubahan tidak lagi sebatas rencana di atas kertas.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan, hasil peninjauan ini akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis lanjutan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan prioritas pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan fisik. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sejumlah titik krusial diharapkan mulai mendapatkan intervensi konstruksi dalam waktu dekat.

“Harapannya sederhana. Kita ingin Bekasi menjadi kota yang lebih tangguh terhadap bencana, nyaman dihuni, dan memiliki infrastruktur air yang modern serta adaptif terhadap perubahan iklim,” tutup Tri.

Peninjauan lapangan hari itu bukan sekadar agenda protokoler. Ia menjadi simbol dimulainya kerja kolaboratif antara pusat dan daerah untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi warga Bekasi setiap musim hujan. Dari Pintu Air Kalimati hingga Jatibening Permai, satu pesan mengemuka: solusi banjir Bekasi kini digerakkan dengan langkah terpadu, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.