TP PKK Bekasi Monitoring 6 SPM di Posyandu Edukasi Vaksin Dibongkar, Transformasi Layanan Terintegrasi Digenjot
BEKASI, INDONESIA — Upaya peningkatan kualitas layanan dasar kembali ditegaskan Pemerintah Kota Bekasi. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi turun langsung ke lapangan untuk memastikan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalan optimal, sekaligus merespons kekhawatiran masyarakat terkait vaksinasi anak.
Kegiatan ini berlangsung di Posyandu Kenari RW 04, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Selasa (14/04/2026).
Kunjungan dipimpin oleh Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, bersama Wakil Ketua TP PKK, Wuri Handayani, serta jajaran pengurus Pokja 4.
Monitoring dilakukan untuk memastikan penerapan 6 SPM berjalan menyeluruh di tingkat masyarakat.
Enam SPM tersebut mencakup bidang:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan umum
- Perumahan rakyat
- Ketentraman dan ketertiban umum
- Sosial
Menurut Wiwiek, SPM merupakan standar dasar yang wajib dipenuhi pemerintah agar masyarakat mendapatkan layanan yang layak dan merata.
Ia menyebutkan bahwa Posyandu menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, terungkap fakta bahwa masih terdapat sebagian orang tua yang merasa ragu terhadap pemberian vaksin dan vitamin A kepada anak.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak.
Wiwiek menegaskan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat.
“Pendekatan yang lebih kreatif dan komunikatif sangat diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi dan layanan kesehatan dasar,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas kader agar mampu memberikan informasi yang tepat, persuasif, dan berbasis pengetahuan.
Koordinasi dengan Puskesmas pun dinilai penting untuk meningkatkan capaian program kesehatan, khususnya imunisasi.

Selain fokus pada kesehatan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari dorongan transformasi Posyandu.
Wiwiek menyampaikan bahwa Posyandu ke depan tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat layanan dasar terintegrasi.
Transformasi ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menilai, inovasi dalam penyampaian program menjadi kunci agar masyarakat semakin terlibat aktif.
“Pengurus harus terus berinovasi dalam mensosialisasikan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Posyandu juga berperan penting dalam pendataan masyarakat.
Data yang dihimpun dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai persoalan sosial sejak dini.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi secara lebih tepat sasaran.
Wiwiek juga menegaskan bahwa kader Posyandu tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pelopor dan pelapor di lingkungan masyarakat.
Artinya, kader diharapkan mampu mendeteksi persoalan di lapangan dan berkontribusi dalam penyelesaiannya.
Sinergi antara TP PKK, kader Posyandu, Puskesmas, dan perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bekasi menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi besar dalam memperkuat layanan dasar berbasis masyarakat.
Dengan pendekatan terintegrasi, Posyandu diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga
Komentar