Terbaru WFH ASN Hemat Rp2,6 Triliun, PANRB Klaim Efisiensi Anggaran dan Layanan Tetap Optimal

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengklaim kebijakan fleksibilitas kerja atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berhasil memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara, dengan total penghematan mencapai Rp2,6 triliun.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil evaluasi penerapan fleksibilitas kerja ASN pada periode April 2026.

Menurutnya, penghematan terbesar berasal dari efisiensi perjalanan dinas yang mencapai Rp1,95 triliun, serta penghematan biaya utilitas kantor sebesar Rp65,6 miliar.

“Hasil evaluasi mencatat capaian efisiensi yang signifikan. Perjalanan dinas dapat diefisiensikan sebesar Rp1,95 triliun dan utilitas pemerintah dihemat Rp65,6 miliar,” ujar Rini dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).

Rini menegaskan bahwa fleksibilitas kerja ASN bukan hanya perubahan lokasi kerja, tetapi merupakan bagian dari transformasi besar sistem birokrasi menuju pemerintahan berbasis digital.

Ia menyebut kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi reformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat.

“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja,” ujarnya.

PANRB juga mencatat adanya percepatan digitalisasi birokrasi selama penerapan WFH. Salah satu indikatornya adalah peningkatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional yang mencapai 100.817 dokumen.

Selain itu, pemerintah menyebut kualitas layanan publik tetap terjaga, bahkan 95 persen layanan dilaporkan stabil dan sebagian mengalami peningkatan selama sistem kerja fleksibel diterapkan.

Menurut pemerintah, pengaduan masyarakat juga tetap tertangani melalui kanal layanan resmi tanpa gangguan signifikan.

Rini menekankan pentingnya penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi transformasi birokrasi, yang mencakup identitas digital, sistem pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital pemerintah.

Ia menegaskan bahwa ASN dituntut untuk bekerja lebih efektif, adaptif, dan berbasis kinerja, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor.

“Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil,” katanya.

Meski mencatatkan capaian positif, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi WFH ASN, terutama terkait penguatan budaya kerja digital dan koordinasi antarinstansi.

Pemerintah berharap kebijakan fleksibilitas kerja ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat transformasi digital, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern.