Tahap Rekonstruksi Dimulai 9 Januari, Pemerintah Gaspol Pulihkan UMKM Pascabencana di Tiga Provinsi

JAKARTA — Pemerintah memastikan roda pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai bergerak memasuki tahap rekonstruksi dan pemulihan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa proses tersebut resmi dimulai pada 9 Januari 2026 dengan fokus utama menghidupkan kembali aktivitas UMKM yang terdampak bencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi pasar rakyat serta kerja gotong royong membersihkan warung dan toko milik pelaku usaha. Upaya ini dinilai krusial agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.

“Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut Maman, pemulihan UMKM menjadi kunci utama dalam mempercepat kebangkitan ekonomi daerah. Ia menilai sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang paling cepat menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hasil pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Jumlah ini mencerminkan skala dampak yang cukup besar, sehingga diperlukan intervensi pemerintah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kementerian UMKM menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang akan menjadi pusat layanan pemulihan usaha. Klinik ini akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Melalui Klinik UMKM Bangkit, para pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan komprehensif, mulai dari pemetaan kerusakan usaha, bantuan administrasi, fasilitasi pembiayaan, hingga dukungan pemasaran. Pemerintah berharap fasilitas ini mampu mempercepat proses normalisasi aktivitas usaha di wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada UMKM yang terikat dengan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pendataan per 9 Desember 2025, lebih dari 200.000 UMKM terdampak tercatat sebagai debitur KUR.

Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi para pelaku UMKM tersebut. Kebijakan relaksasi akan disesuaikan dengan hasil pemetaan kondisi usaha yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR, sehingga kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.

“Kami pastikan UMKM tidak dibiarkan menanggung beban sendirian. Relaksasi kredit akan diberikan sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha agar mereka bisa kembali bangkit,” ujar Maman.

Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah terdampak bencana. Kegiatan ini didukung oleh 1.132 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan langsung ke lapangan.

Maman mengibaratkan peran UMKM dalam perekonomian seperti sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Menurutnya, apabila UMKM berhenti bergerak, maka perekonomian daerah akan mengalami stagnasi.

“Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak. Langkah ini bertujuan agar setiap program pemulihan berjalan secara komprehensif dan tidak tumpang tindih di tiga provinsi tersebut.

Koordinasi lintas kementerian menjadi bagian penting dalam strategi pemulihan ini. Kementerian UMKM bekerja sama erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat pascabencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok kerja ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta berbagai lembaga terkait lainnya.

Seluruh program pemberdayaan tersebut akan disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan di lapangan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Muhaimin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Pemerintah akan mengoptimalkan program padat karya sebagai sarana pemulihan ekonomi sekaligus sosial.

“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujar Muhaimin.

Dengan dimulainya tahap rekonstruksi dan pemulihan ini, pemerintah berharap UMKM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera bangkit dan kembali menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Langkah terintegrasi yang menggabungkan bantuan pembiayaan, pendampingan usaha, serta pelibatan masyarakat diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana secara inklusif dan berkelanjutan.