Sinergi Evaluasi Efektivitas Tiga Pilar Jatiranggon dalam Perkuat Kamtibmas di Bekasi

Pena Insight

Bekasi, 2 Agustus 2025 – Tiga Pilar Kelurahan Jatiranggon kembali menunjukkan eksistensinya dalam menjaga stabilitas wilayah dengan menggelar rapat sinergitas bersama elemen masyarakat. Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk membangun konsensus strategis antar-pemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
​​​​​​​

Rapat yang berlangsung pada Jumat malam (1/8), dihadiri oleh Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta perwakilan PKK. Kehadiran Bhabinkamtibmas Aiptu Henry Marpaung dari unsur kepolisian menjadi simbol kehadiran negara dalam skala lokal. Namun, pertanyaan kritisnya: sejauh mana forum semacam ini berdampak nyata di lapangan?

Dalam paparannya, Aiptu Henry menekankan pentingnya peran warga dalam menjaga lingkungan. Ia mengingatkan agar kendaraan diparkir dengan aman, pos kamling diaktifkan kembali, serta mengajak orang tua untuk lebih peduli terhadap aktivitas anak remaja guna mencegah tawuran dan penyalahgunaan narkoba. Pesan ini relevan, tetapi bukanlah hal baru dalam diskursus kamtibmas lokal.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi atas efektivitas pendekatan keamanan berbasis komunitas. Apakah masyarakat Jatiranggon merasakan manfaat langsung dari koordinasi rutin seperti ini? Atau justru merasa jenuh dengan wacana normatif yang belum menyentuh akar permasalahan kriminalitas perkotaan?

Dalam konteks sosial Kota Bekasi yang semakin kompleks, upaya preventif seperti rapat sinergitas tetap penting. Namun, elemen pelibatan warga semestinya tidak berhenti di forum formal. Aksi nyata di lapangan, seperti patroli bersama, pelatihan mitigasi konflik, dan pemanfaatan teknologi pelaporan cepat akan jauh lebih aplikatif ketimbang sekadar seruan di ruang rapat.

Secara struktural, tiga pilar (pemerintah kelurahan, TNI, dan Polri) memang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan. Namun, pelibatan komunitas lokal harus melampaui sekadar undangan musyawarah. Diperlukan peta masalah berbasis data untuk merancang kebijakan keamanan mikro yang presisi dan berdampak jangka panjang.

Tak hanya soal keamanan, sinergi juga harus mampu menjawab keresahan sosial ekonomi warga. Ketika ketimpangan dan tekanan hidup meningkat, potensi kerawanan pun melonjak. Maka, pelibatan LPM dan BKM harus lebih dari simbol representasi—melainkan motor penggerak perubahan sosial yang nyata dan terukur.

Agenda malam itu ditutup dengan harapan: agar seluruh unsur yang hadir tidak berhenti di kesepakatan formal. Tantangan nyata menanti di luar aula. Rasa aman tidak lahir dari pidato, melainkan dari tindakan kolektif yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Jika forum seperti ini mampu menghasilkan aksi berkelanjutan yang dirasakan warga, maka ia layak diapresiasi. Namun jika tidak, maka ia hanyalah bagian dari rutinitas birokratik yang kehilangan makna. Pertanyaan besarnya: apakah sinergi Tiga Pilar Jatiranggon akan menjadi solusi konkret, atau sekadar seremonial yang diulang saban bulan?