Sekda Junaedi Tegaskan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rakor Sinkronisasi Program Nasional 2025 di IPDN

Kota Bekasi — Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi, bersama Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Rapat koordinasi yang digelar pada 26–29 Oktober 2025 ini menjadi wadah penting dalam memperkuat penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.104 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk 38 Sekretaris Daerah Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menegaskan pentingnya peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) dalam menjaga ritme pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

“Tugas Sekda bukan hanya sebagai motor, tapi juga penyeimbang dan tumpuan bagi kepala daerah. Sekda memiliki peran penting sebagai simpul informasi dan sinergi. Di tengah situasi saat ini, Sekda harus menjadi motor kolaborasi antara seluruh pegawai dan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik serta ASN yang benar-benar menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut menegaskan betapa vitalnya posisi Sekda dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dan efisiensi birokrasi di tengah tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Rakor Sinkronisasi Program 2025 juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu nasional dan daerah yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Beberapa agenda penting yang dibahas mencakup arah kebijakan perencanaan pembangunan, strategi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta penguatan implementasi program prioritas pemerintah.

Selain itu, forum ini juga menyoroti sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan Instruksi Presiden (Inpres), bantuan presiden (banpres), pengendalian PPPK, dan evaluasi pengawasan program prioritas nasional di daerah. Semua pembahasan diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan Kota Bekasi tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Giat ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Bagi kami di Kota Bekasi, hasil dari rakor ini akan menjadi acuan dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah tersinergi dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan lokal secara nyata,” jelas Junaedi.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami akan terus mendorong kerja sama antara Bappelitbangda, perangkat daerah, dan seluruh ASN agar pembangunan di Kota Bekasi semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,” ujar Junaedi menegaskan.

Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan, juga menilai rakor ini memberikan banyak masukan strategis dalam penyusunan program kerja tahun 2025. Menurutnya, sinkronisasi perencanaan akan memperkecil potensi tumpang tindih dan memastikan setiap program daerah memiliki arah yang sama dengan visi pembangunan nasional.

“Rakor ini menjadi ruang belajar bersama antara daerah dan pusat. Kita bisa menyesuaikan prioritas daerah dengan target nasional tanpa kehilangan karakteristik dan kebutuhan lokal,” kata Dicky.

Selain sebagai ajang koordinasi, kegiatan di Jatinangor ini juga memperkuat jejaring kerja antar-Sekda dan Kepala Bappeda di seluruh Indonesia, sehingga memperluas ruang komunikasi dan kolaborasi lintas daerah.

Junaedi berharap, hasil rakor dapat segera ditindaklanjuti melalui penyelarasan program kerja di tingkat perangkat daerah, agar setiap kebijakan Pemkot Bekasi benar-benar terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman dalam perencanaan pembangunan. “Kita harus mampu membaca arah kebijakan nasional dan menerjemahkannya secara cerdas ke dalam konteks daerah. Kota Bekasi harus adaptif, inovatif, dan cepat dalam merespons perubahan,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi optimis arah pembangunan ke depan akan semakin terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.