Ribuan Buruh Padati Tugu Proklamasi! 3 Konfederasi Besar Desak Polisi Tetap di Bawah Presiden, Tolak Polri Berjiwa Militeristik

Jakarta — Suasana kawasan Tugu Proklamasi di Menteng mendadak memerah siang itu. Bukan karena upacara kenegaraan, melainkan lautan atribut serikat buruh yang memenuhi lapangan sejak tengah hari. Ribuan pekerja dari berbagai sektor berkumpul, menyuarakan satu pesan tegas: kepolisian harus tetap independen di bawah Presiden, bukan kementerian.

Aksi konsolidasi yang digelar tiga konfederasi besar, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), berlangsung pada Kamis (12/2/2026) pukul 12.00–16.00 WIB.

Bendera-bendera organisasi berkibar. Spanduk tuntutan terbentang. Orasi bergantian menggema dari atas mobil komando. Namun, di balik semangat yang membara, atmosfer tetap tertib dan damai.

Bagi para buruh, ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah bentuk sikap politik dan konstitusional terhadap arah masa depan institusi kepolisian.

“Polisi Harus Netral, Bukan Alat Kekuasaan”

Koordinator aksi sekaligus perwakilan tiga konfederasi, Said Iqbal, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kekhawatiran terhadap wacana perubahan struktur kelembagaan kepolisian.

Menurutnya, kepolisian yang berada langsung di bawah Presiden memiliki posisi strategis sebagai penjaga hukum yang netral, bukan subordinasi birokrasi kementerian.

“Kalau polisi di bawah kementerian, ada potensi tarik-menarik politik. Kami ingin Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap profesional, independen, dan tidak berjiwa militeristik,” ujar Said Iqbal dalam orasinya yang disambut tepuk tangan panjang massa.

Ia menilai, fungsi polisi semestinya melindungi rakyat, termasuk buruh, bukan menjadi alat tekanan.

“Polisi itu sipil. Tugasnya mengayomi. Jangan sampai pendekatannya seperti militer. Itu berbahaya bagi demokrasi,” tambahnya tegas.

Kenapa Buruh Ikut Bersikap?

Banyak yang bertanya, mengapa serikat pekerja sampai turun tangan dalam isu kelembagaan kepolisian?

Bagi kalangan buruh, jawabannya sederhana: mereka adalah kelompok yang paling sering bersentuhan langsung dengan aparat keamanan saat menggelar aksi unjuk rasa.

Setiap demonstrasi upah, PHK massal, hingga tuntutan kesejahteraan, buruh selalu berhadapan dengan aparat di lapangan. Maka, karakter kepolisian yang humanis menjadi kebutuhan mendasar.

“Kalau polisi represif, yang kena duluan ya buruh. Jadi ini bukan isu elit, tapi menyangkut keselamatan kami di jalan,” kata Rudi, pekerja pabrik otomotif yang datang dari Bekasi.

Pandangan itu juga diperkuat oleh sejumlah pengamat ketenagakerjaan yang menilai relasi buruh dan aparat harus dibangun atas dasar dialog, bukan intimidasi.

Konsolidasi, Bukan Demonstrasi Anarkis

Berbeda dengan aksi turun ke jalan yang identik dengan kemacetan atau kericuhan, kegiatan di Tugu Proklamasi lebih menyerupai forum konsolidasi akbar.

Peserta duduk berkelompok, mendengarkan arahan pimpinan serikat, berdiskusi, lalu menyampaikan aspirasi lewat orasi.

Tak ada pelemparan, tak ada pembakaran ban. Bahkan, panitia menyediakan air minum dan layanan kesehatan sederhana.

“Ini konsolidasi damai. Kami ingin menyampaikan pesan secara elegan,” jelas salah satu panitia.

Kehadiran aparat keamanan pun terlihat santai. Polisi berjaga dari kejauhan tanpa pendekatan berlebihan.

Situasi itu justru menjadi contoh nyata bagaimana hubungan harmonis antara massa buruh dan aparat seharusnya terjalin.

Menjaga Reformasi Kepolisian

Isu reformasi kepolisian sebenarnya bukan hal baru. Sejak era reformasi 1998, pemisahan Polri dari militer menjadi tonggak penting demokrasi Indonesia.

Langkah itu dimaksudkan agar polisi berfokus pada penegakan hukum sipil, bukan pertahanan militer.

Karena itu, buruh khawatir jika ada perubahan struktur yang justru membawa kemunduran.

“Kita sudah susah payah membangun polisi sipil. Jangan kembali ke pola lama yang keras,” tegas Said Iqbal.

Menurutnya, posisi di bawah Presiden memungkinkan pengawasan publik yang lebih luas dibandingkan jika berada dalam satu kementerian tertentu.

Simbolisme Tugu Proklamasi

Pemilihan lokasi aksi di Tugu Proklamasi juga bukan tanpa makna.

Tempat bersejarah itu menjadi simbol perjuangan kemerdekaan dan demokrasi. Bagi buruh, berkumpul di sana seperti mengingatkan kembali semangat konstitusi: kekuasaan harus berpihak pada rakyat.

“Di sini dulu bangsa ini memproklamasikan kebebasan. Hari ini kami ingin menjaga kebebasan institusi penegak hukum,” ucap salah satu orator.

Narasi historis tersebut membuat aksi terasa lebih emosional sekaligus reflektif.

Tuntutan Utama Serikat

Dalam pernyataan sikap bersama, tiga konfederasi menyampaikan beberapa poin:

1. Polri tetap berada langsung di bawah Presiden

2. Menolak kepolisian berkarakter militeristik

3. Menjaga profesionalisme dan netralitas aparat

4. Mengutamakan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi massa

5. Melibatkan publik dalam setiap kebijakan reformasi kepolisian

Dokumen itu rencananya akan dikirimkan secara resmi ke pemerintah pusat.

Harapan ke Depan

Menjelang sore, massa perlahan membubarkan diri. Sampah dikumpulkan. Spanduk dilipat. Jalan kembali normal.

Namun pesan mereka jelas: buruh ingin negara hadir dengan wajah ramah, bukan menakutkan.

Bagi pekerja, keamanan bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga rasa aman menyampaikan aspirasi.

“Demokrasi itu bukan cuma nyoblos lima tahun sekali. Demokrasi itu saat kita bisa bicara tanpa takut,” kata seorang peserta sebelum meninggalkan lokasi.

Konsolidasi hari itu mungkin hanya berlangsung empat jam. Tapi gaungnya diyakini akan terus bergema.

Sebab bagi jutaan buruh, masa depan kepolisian sama artinya dengan masa depan kebebasan bersuara.

Dan ketika kebebasan itu terancam, mereka siap berdiri bersama.