RI Tak Akan Mundur dari BRICS Meski Diancam Tarif AS, Mensesneg: “Konsekuensi yang Harus Dihadapi”

Pena Insight

Jakarta, 11 Juli 2025 — Mensesneg Tegaskan Komitmen BRICS Meski AS Ancam Tambahan Tarif 10%

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menarik diri dari keanggotaan BRICS, meskipun menghadapi ancaman pengenaan tarif tambahan dari Amerika Serikat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa komitmen Indonesia terhadap aliansi ekonomi global itu tidak berubah, sekalipun Presiden AS Donald Trump kembali menggulirkan ancaman kebijakan proteksionisme.

Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump menyebut akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% bagi negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Jika ancaman ini menjadi kenyataan, maka produk asal Indonesia akan dikenakan total bea masuk sebesar 42% saat memasuki pasar Amerika Serikat gabungan dari tarif eksisting dan tambahan baru tersebut.

Prasetyo Hadi menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS bukan hanya soal perdagangan, melainkan strategi geopolitik jangka panjang. "Kami tahu konsekuensinya, termasuk kemungkinan tindakan ekonomi dari negara besar. Tapi BRICS adalah langkah menuju tatanan dunia multipolar yang lebih adil," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Analis hubungan internasional menilai bahwa sikap AS terhadap BRICS semakin agresif karena blok tersebut mulai menantang dominasi dolar dalam sistem keuangan global. Dengan munculnya inisiatif mata uang bersama BRICS, termasuk proyek sistem pembayaran alternatif, ketegangan dengan Washington diperkirakan akan terus meningkat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan bahwa tarif tambahan dari AS akan sangat merugikan sektor industri padat karya, seperti tekstil, sepatu, dan furnitur. “Pasar AS masih sangat penting. Jika bea naik jadi 42%, kita bisa kehilangan jutaan dolar dalam ekspor,” kata Wakil Ketua Kadin bidang perdagangan luar negeri, Benny Soetrisno.

Sejumlah pengamat ekonomi mendesak pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperluas pasar ekspor non-tradisional. Negara-negara anggota BRICS sendiri seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan bisa dijadikan target ekspor strategis guna menekan ketergantungan pada pasar AS.

Ekonom dari INDEF, Eko Listiyanto, menyarankan agar Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi geopolitik antara AS dan BRICS. “Kita harus cerdas memainkan posisi non-blok aktif. Bergabung dengan BRICS bukan berarti memusuhi Barat. Tapi tetap harus siap hadapi tekanan ekonomi.”

Di Washington, pengenaan tarif terhadap anggota BRICS kabarnya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari Kongres AS. Beberapa anggota Partai Demokrat menilai kebijakan ini berisiko memperburuk hubungan dagang global dan menciptakan inflasi dalam negeri karena harga impor akan naik.

Prasetyo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak. “Kita negara berdaulat. Kami tetap menjunjung prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional. BRICS adalah ruang bagi negara berkembang untuk memiliki suara,” ujarnya.