Rekonstruksi Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju, Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu

Pena Insight

Serang, 6 Agustus 2025 – Satgas Pangan Polri turun langsung ke lapangan untuk menggelar rekonstruksi produksi beras di PT Padi Indonesia Maju yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Hasilnya, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam standar mutu produksi beras premium yang dipasarkan perusahaan ini.

Beras yang diproduksi di lokasi ini mencapai 300 ton per hari, dengan sistem produksi otomatis dari awal hingga pengemasan. Namun, pengawasan mutu (QC) yang seharusnya jadi titik krusial justru tidak berjalan sesuai prosedur.

Kasatgas Pangan Polri yang juga Dirtipideksus Bareskrim, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyebut bahwa uji kualitas seharusnya dilakukan setiap dua jam sekali, namun yang terjadi di lapangan hanya dilakukan satu atau dua kali saja. Ini menyebabkan beras premium yang dihasilkan masih mengandung sisa menir, meski dalam jumlah kecil.

"Teknologi sudah otomatis, tapi tetap butuh pengawasan ketat. Apalagi ini produk konsumsi masyarakat luas. Standar premium harus benar-benar dijaga," tegas Helfi.

Selain soal mutu, Satgas juga menemukan bahwa berat beras dalam kemasan ditambah 200 gram dari takaran seharusnya. Tujuannya untuk menghindari penolakan sistem mesin pengemas otomatis, tapi hal ini justru berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pada label kemasan.

Yang tak kalah penting, dari 22 petugas QC, ternyata hanya satu orang yang bersertifikasi. Ini jadi catatan serius buat manajemen untuk mempercepat pelatihan dan sertifikasi tim pengawas mutu.

"Tiga orang yang terlibat dalam kasus ini sedang dalam proses hukum. Sementara produksi dan distribusi masih berjalan, tapi pengawasan akan terus kami lakukan," tambah Helfi.

Rekonstruksi ini bagian dari upaya Satgas Pangan Polri menjaga agar produk beras yang beredar di pasar benar-benar aman, sehat, dan sesuai label. Langkah preventif dan edukatif ini akan diperluas ke produsen lain di seluruh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional.