Purbaya ke Kementerian & Pemda: Saya Minta Maaf, Tapi yang Benar-Habiskan Duit!

Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, secara terbuka meminta maaf kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang merasa tersinggung oleh pernyataannya belakangan ini. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks dorongan percepatan realisasi anggaran belanja yang masih tertahan.

Dalam rapat kerja DPD RI Komite IV di Senayan, Jakarta, hari Senin (3/11/2025), Purbaya mengatakan: “Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah habiskan tuh duit.”

Purbaya menjelaskan bahwa tujuan dari dorongan tersebut adalah agar ekonomi nasional berjalan lebih sinkron dengan kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa masih banyak anggaran belanja yang “nganggur” memasuki kuartal IV 2025. 

Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir dirinya aktif melakukan safari ke berbagai K/L yang memiliki serapan anggaran rendah. Di samping itu, sorotan juga ditujukan ke pemda yang masih menyimpan dana di perbankan. 

“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Program Anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak, kan uangnya nganggur,” ujarnya. 

Purbaya menambahkan dua hal: pertama, pemerintah tetap membayar bunga untuk uang yang tidak digunakan. Kedua, ekonomi yang sedang melemah tidak akan terdorong jika anggaran belanja tidak bergerak. Ia juga berkomentar bahwa di lingkungan kementerian mulai muncul rasa tak suka terhadap cara kerjanya, namun ia memilih untuk membiarkannya. 

Di sisi kebijakan fiskal, Purbaya menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan ekspansi fiskal yang besar tahun ini. Untuk tahun depan pun, kenaikan rasio defisit terhadap PDB di atas 3 % belum direncanakan. 

Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan dana yang ada digunakan secara optimal. “Kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat,” katanya. 

Sebagai data pendukung, dalam laporan APBN KiTa per September 2025, disebutkan bahwa belanja kementerian/lembaga (K/L) yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun. 

Purbaya juga telah menyampaikan teguran keras kepada K/L dengan serapan anggaran rendah dan mengingatkan agar mereka segera menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa jika sampai akhir Oktober sisa anggaran belum diserap, maka anggaran kementerian yang tak mampu menyerap akan dipindahkan ke program lain yang lebih mendesak. “Penyisiran anggaran … ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi … Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain jika mereka nggak bisa belanja,” tegasnya. 

Kondisi di daerah pun menjadi sorotan. Menurut data, realisasi belanja daerah nasional per September 2025 tercatat di angka 56,07 % dari pagu anggaran, sementara dana yang masih “diparkir” di bank daerah mencapai sekitar Rp 234 triliun.

Purbaya turut menegaskan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) selalu berpegang pada data resmi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, dan bukan pada asumsi. Ia memerintahkan jajarannya untuk melakukan “cek dan dobel cek” agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. 

Langkah-langkah tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sejumlah pemda menilai data Kemenkeu kurang akurat. Purbaya menepis tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa data tersebut telah diverifikasi secara berkali-kali. 

Kerja sama antar institusi juga dilakukan. Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkeu melakukan monitoring realisasi pendapatan dan belanja daerah secara terus-menerus. Misalnya, hingga 30 September 2025 realisasi belanja daerah tercatat masih di sekitar 56,07 %. 

Purbaya memberikan imbauan tegas kepada pemda: jangan biarkan dana tidur di bank. “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” katanya. Ia menekankan bahwa belanja produktif jangan ditunda-tunda hingga akhir tahun. 

Dengan nada yang tegas namun juga meminta maaf, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan agar seluruh anggaran publik yang disiapkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.