Prabowo Ultimatum Koruptor: “Habis dari Bumi Indonesia!” Siap Ganti Pejabat Tak Becus

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dalam pidatonya di hadapan para pejabat, pengusaha, dan perwakilan negara sahabat, Presiden menyatakan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di semua tingkatan.

“Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, di semua tingkatan,” tegasnya.

Presiden mengakui bahwa Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, termasuk persoalan korupsi yang dinilai masih terlalu banyak. Namun, ia menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu malu mengakui kekurangan tersebut, selama memiliki keberanian untuk memperbaikinya.

Ia juga mengungkapkan telah mengumpulkan sejumlah pengusaha nasional dan meminta mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kecerdasan tidak boleh digunakan untuk mencari celah mengakali regulasi.

“Orang pintar jangan pintarnya mencari peluang mengatasi peraturan. Hilangkan budaya itu,” ujarnya.

Birokrasi Harus Bersih

Presiden turut menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai harus ikut berbenah. Ia menyampaikan bahwa pemerintahan yang bersih dan adil menjadi syarat utama keberhasilan suatu negara.

“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hukum, kata dia, tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik.

“Tidak boleh ada miscarriage of justice. Keputusan pengadilan harus beyond a reasonable doubt. Kalau masih ada keraguan, tidak boleh ada putusan final,” tegasnya.

Sebagai pemegang mandat rakyat, Presiden menyatakan bertanggung jawab menjaga agar proses hukum berjalan adil dan transparan.

Komitmen Regenerasi Pejabat

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan 10 universitas baru serta satu lembaga khusus pendidikan administrasi pemerintahan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya regenerasi birokrasi.

“Putra-putri terbaik akan kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan. Tidak ada yang tidak bisa diganti,” ujarnya.

Presiden bahkan memerintahkan kementerian dan lembaga, termasuk BUMN, untuk diberi kewenangan mengganti pejabat yang tidak berkinerja baik atau terbukti melanggar aturan.

Ia menutup pidatonya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia.

“Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Kita bertekad membangun Indonesia yang baru, Indonesia yang bersih,” pungkasnya.