Polri Gelar FGD: Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum” di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama, serta dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga penegak hukum, organisasi perlindungan anak, dan unsur masyarakat sipil.

FGD tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi terbaik dalam upaya perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menegaskan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan sejumlah kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana anak-anak ikut serta dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.

“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul Choiri.

Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan alasan lain — seperti menghadiri konser musik atau pertandingan sepak bola — namun akhirnya diturunkan di lokasi aksi, tanpa sepengetahuan orang tua.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan dan perlindungan psikologis.

“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antar lembaga merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI.

“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Menteri PPPA.

Melalui kegiatan FGD ini, Polri berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, sekaligus memastikan setiap anak tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan aman, terlindungi, serta bermartabat.