Pemprov Jabar Raih Predikat Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2026

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meraih predikat Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 untuk kategori pemerintah provinsi tingkat nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

PPD menjadi salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Penilaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi umpan balik untuk memperbaiki proses pembangunan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, PPD 2026 diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah menerjemahkan hasil penilaian menjadi perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Menurut Rachmat, perbaikan tersebut penting agar kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang diterapkan di masing-masing wilayah.

Selain memperbaiki perencanaan, penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah memperkuat inovasi untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dedi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Karena wilayah dengan keterbatasannya akan memicu inovasi. Untuk apa? Inovasi untuk memberikan pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dedi.

Di sektor pendidikan, Pemprov Jabar terus melakukan pembenahan dengan menambah jumlah sekolah, ruang kelas baru, serta tenaga pendidik.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga berupaya memastikan kondisi jalan semakin baik, termasuk dari sisi lebar dan panjang jalan yang dibutuhkan masyarakat.

Pemprov Jabar juga mendorong peningkatan fasilitas pendukung infrastruktur melalui penerangan jalan umum (PJU) serta kamera pengawas atau CCTV yang terhubung.

Sementara pada sektor kesejahteraan masyarakat, perhatian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk sanitasi dan hunian yang layak.

Dedi menyebutkan, anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) mengalami peningkatan. Anggaran yang sebelumnya sekitar Rp17,5 juta dinaikkan menjadi Rp40 juta.

“Karena saya ingin meningkatkan derajat orang,” ujar Dedi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi tempat tinggal dan lingkungan permukiman.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Mulai tahun depan, jaminan asuransi ketenagakerjaan akan diperluas kepada kelompok seperti petani dan nelayan.

Jumlah pekerja informal yang ditargetkan mendapatkan perlindungan tersebut mencapai sekitar 5,7 juta jiwa.

Perluasan jaminan tersebut menjadi salah satu agenda Pemprov Jabar dalam memperkuat perlindungan sosial dan memastikan kelompok pekerja informal memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan.

Capaian Terbaik I PPD 2026 sekaligus menjadi tantangan bagi Pemprov Jabar untuk mempertahankan kualitas perencanaan dan memastikan penghargaan tersebut diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.