Pemkot & DPRD Bekasi! Buka Forum Sinergitas, Pastikan Aspirasi Warga Langsung Dievaluasi

Pena Insight

KOTA BEKASI, 11 SEPTEMBER 2025 – Pemerintah Kota Bekasi menggelar Forum Sinergitas bersama instansi vertikal untuk membahas ketertiban umum, keamanan warga, dan penanganan konflik sosial. Acara yang digelar di Balai Patriot ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Dalam sambutannya, Tri menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemkot, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Bekasi membutuhkan langkah cepat dan solid agar konflik sosial tidak membesar.

Tri mengungkapkan bahwa baru-baru ini Pemkot menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang menuntut evaluasi tunjangan DPRD. Aspirasi itu, kata Tri, sudah ditindaklanjuti bersama DPRD.

“Apa yang kami lakukan ini bukti koordinasi terbaik. Reaksi cepat, empati, dan peduli adalah kunci menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Semua langkah kami sesuaikan dengan aturan perundang-undangan,” tegas Tri.

Forum ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, Forkopimda Kota Bekasi, hingga narasumber dari Kesbangpol Provinsi Jabar, Polres Metro Bekasi Kota, dan Kodim 0507.

Isu yang diangkat dalam forum cukup beragam. Mulai dari penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, menekan angka tawuran dan balap liar remaja, hingga upaya pencegahan perjudian dan miras.

Tri menyoroti fenomena anak muda yang menjadikan jalanan sebagai tempat nongkrong tengah malam. Menurutnya, ini berpotensi memicu tawuran dan gangguan kamtibmas.

“Sebagai orang tua di Kota Bekasi, kita harus bergerak bersama. Minimalisir potensi kerawanan sejak dini,” ujarnya.

Selain soal keamanan, forum juga membahas rencana pembangunan fasilitas publik, seperti JPO baru di Stasiun Bekasi. Proyek ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga sekaligus mengurangi angka kecelakaan.

CSR Kalimalang juga masuk agenda pembahasan. Pemkot ingin kawasan tersebut jadi ruang publik yang layak, bersih, dan menarik bagi warga.

Tri menyebut Pemkot juga sedang membuka ruang investasi wisata jangka panjang, terutama di kawasan Duta Harapan. Meski fiskal terbatas, ia mengajak sektor swasta ikut berkolaborasi.

“Bekasi butuh ruang hiburan keluarga. Kalau ada investor masuk, kita harus dukung. Tapi harus tetap pro-rakyat dan sesuai aturan,” kata Tri.

Isu ketenagakerjaan turut mendapat perhatian. Maraknya warga yang bekerja ke luar negeri tanpa pengawasan menjadi sorotan.

Tri meminta instansi terkait lebih ketat dalam proses penerbitan paspor agar tidak ada korban perdagangan orang atau pekerja ilegal.

Selain itu, Pemkot akan menyalurkan insentif RT/RW dan dana hibah RW pada Oktober mendatang. Langkah ini diharapkan memacu partisipasi warga dalam menjaga lingkungan.

Program bank sampah pun digenjot agar semua RW punya kelompok pengelola sampah. Targetnya, Bekasi jadi kota dengan sistem daur ulang yang lebih modern.

Di bidang pendidikan, Tri memastikan tidak ada anak Bekasi yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

Pemkot telah menyiapkan sekolah rakyat dan fasilitas asrama gratis bagi siswa kurang mampu melalui Cevest dan Kementerian Sosial.

“Kita ingin sinergi ini berbuah pelayanan publik yang cepat, tepat, dan ramah bagi semua. Bekasi harus jadi kota yang aman, nyaman, dan inklusif,” tutup Tri.