Pemkot Bekasi Tancap Gas Awal 2026! Proyek Infrastruktur Mulai Digarap Januari, Target Serapan Anggaran Tembus 90 Persen

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi tidak ingin mengulang cerita lambatnya penyerapan anggaran pembangunan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Memasuki awal 2026, Pemkot Bekasi langsung menginjak pedal gas. Sejumlah proyek fisik strategis telah dilelang sejak Desember 2025 dan dijadwalkan mulai dikerjakan di lapangan pada pekan ketiga Januari ini.

Langkah percepatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Bekasi serius membenahi ritme pembangunan daerah. Jika pada 2025 progres belanja pembangunan sempat tersendat dan menuai sorotan, kini strategi diubah total: lelang dipercepat, eksekusi lapangan dipadatkan, dan target penyelesaian dipasang lebih ketat.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, memastikan bahwa tahun anggaran 2026 tidak akan diawali dengan pola menunggu seperti tahun-tahun sebelumnya. Proyek fisik yang bersumber dari APBD murni sudah disiapkan sejak dini agar pengerjaan bisa langsung berjalan begitu tahun anggaran dimulai.

“Januari ini kita sudah bisa langsung eksekusi di lapangan. Paling lambat akhir Januari sudah mulai di beberapa titik,” ujar Idi.

Menurutnya, langkah ini diambil agar pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, drainase, saluran air, dan fasilitas pendukung lainnya tidak lagi menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain lebih efektif, pola ini juga dinilai mampu menghindari risiko keterlambatan proyek serta potensi sisa anggaran yang tidak terserap optimal.

Percepatan lelang menjadi kunci utama. Seluruh paket pekerjaan fisik dari APBD murni 2026 ditargetkan sudah tuntas proses lelangnya pada Maret. Dengan demikian, sejak awal tahun kontraktor sudah bisa bersiap, material sudah tersedia, dan lapangan pekerjaan bisa segera digerakkan.

“Target kami, fisik di APBD murni sudah selesai semua pada Oktober. Setelah itu tinggal pekerjaan di anggaran perubahan,” jelas Idi.

Strategi ini sekaligus menjawab evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025 yang sempat menjadi perhatian banyak pihak. Realisasi belanja infrastruktur dinilai tidak secepat yang diharapkan, sehingga berdampak pada progres pembangunan di beberapa sektor.

Idi tak menampik bahwa kondisi tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi jajarannya. Selain faktor administratif, perubahan regulasi pengadaan dan penyesuaian kebijakan nasional turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan proyek. Namun kini, semua itu telah diantisipasi sejak awal.

“Sekarang ada arahan dari pusat untuk percepatan, dan itu sudah kami respons,” katanya.

Arahan pemerintah pusat tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong belanja pemerintah daerah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi barang, hingga konektivitas antarwilayah.

Di Kota Bekasi sendiri, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup tinggi. Mulai dari peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan saluran air untuk mengurangi genangan, hingga pembangunan fasilitas penunjang kawasan permukiman. Dengan percepatan ini, Pemkot berharap dampak pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.

Meski sempat tersendat, Idi menegaskan bahwa serapan belanja DBMSDA pada akhir 2025 tetap mencapai sekitar 90 persen. Capaian tersebut dinilai masih positif, meskipun proses realisasinya berlangsung lebih lambat dari rencana awal.

Pada 2026, DBMSDA menargetkan kinerja penyerapan anggaran bisa kembali menembus lebih dari 90 persen, seperti capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Optimisme itu didukung oleh kesiapan dokumen perencanaan, percepatan lelang, serta sistem monitoring proyek yang kini diperketat.

“Kalau dari awal sudah jalan, maka pengawasan juga lebih mudah. Tidak ada lagi proyek yang dikejar waktu di akhir tahun,” ujar Idi.

Selain faktor teknis, percepatan pembangunan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, kenyamanan warga, serta daya saing kota dalam menarik investasi.

Langkah “tancap gas” di awal tahun ini pun disambut positif oleh berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik menilai percepatan lelang sejak akhir tahun sebelumnya merupakan langkah tepat untuk memotong rantai birokrasi yang kerap membuat proyek molor. Sementara bagi pelaku usaha konstruksi, kepastian jadwal pengerjaan lebih awal memberikan ruang persiapan yang lebih matang.

Masyarakat juga menaruh harapan besar pada realisasi rencana ini. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, isu kerusakan jalan, genangan air, dan minimnya perbaikan fasilitas umum kerap menjadi keluhan warga. Dengan proyek dimulai lebih cepat, manfaat pembangunan diharapkan bisa dirasakan sebelum akhir tahun.

Di sisi lain, DBMSDA juga menyiapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Percepatan waktu bukan berarti mengorbankan mutu. Setiap proyek akan tetap diawasi secara ketat agar sesuai spesifikasi teknis dan tepat sasaran.

“Kami pastikan pengawasan berjalan maksimal. Yang dikejar bukan hanya cepat, tapi juga berkualitas,” tegas Idi.

Ke depan, Pemkot Bekasi berharap pola baru ini menjadi standar pelaksanaan pembangunan daerah. Jika berhasil, tidak hanya serapan anggaran yang optimal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Dengan langkah agresif sejak awal tahun, Pemkot Bekasi kini memasuki 2026 dengan optimisme baru. Mesin pembangunan sudah dipanaskan, lelang telah disiapkan, dan lapangan kerja konstruksi segera bergerak. Tinggal menunggu waktu, hasil pembangunan akan mulai terlihat di berbagai sudut Kota Bekasi.