Pemimpin Jabodetabek Sepakat Wujudkan Transportasi Terpadu: Sinergi Tanpa Batas Demi Mobilitas Masa Depan

Jakarta — Langkah besar menuju sistem transportasi terpadu di kawasan metropolitan Jabodetabek kembali mengemuka. Para kepala daerah dari wilayah penyangga Jakarta berkumpul membahas arah kebijakan baru untuk memperkuat konektivitas dan mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama mobilitas harian masyarakat.

Rapat Koordinasi Kebijakan Transportasi Jakarta dan Wilayah Sekitarnya digelar di Jakarta, Rabu (29/10/2025), dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, serta Wali Kota Tangerang Selatan.

Pertemuan itu menjadi forum penting yang mempertemukan pandangan lintas daerah guna membangun transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya kolaborasi tanpa batas administratif.

“Masalah transportasi di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita perlu kesamaan visi, pemahaman, dan langkah nyata untuk bergerak bersama,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Rakor tersebut membahas dua fokus utama, yaitu memperkuat koordinasi antarwilayah dalam perencanaan transportasi publik, serta merumuskan strategi pembiayaan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan capaian pengembangan sistem transportasi massal, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek. Ketiganya kini menjadi tulang punggung mobilitas harian jutaan warga di kawasan aglomerasi.

Data Dishub menunjukkan, terdapat lebih dari 3,5 juta pergerakan penumpang setiap pagi dan sore hari di wilayah Jabodetabek, dengan tingkat konektivitas mencapai 92 persen. Namun, angka penggunaan transportasi umum masih tergolong rendah, di bawah 24 persen.

Gubernur Pramono menyoroti pentingnya memperluas jangkauan layanan publik, termasuk pembangunan MRT koridor timur–barat yang menghubungkan Bekasi dan Tangerang Selatan, serta ekspansi rute Transjakarta ke kawasan penyangga Jakarta.

Selain itu, penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) di beberapa titik strategis seperti Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI juga dibahas sebagai solusi mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.

“Jakarta bukan lagi kota termacet di dunia. Kita sudah turun ke peringkat lima, dan ini hasil kerja kolaboratif. Namun pekerjaan belum selesai. Kita harus memastikan seluruh warga Jabodetabek merasakan manfaatnya,” tutur Gubernur Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai langkah ini sebagai momentum penting bagi pemerataan pembangunan transportasi di wilayah penyangga Jakarta, termasuk Kota Bekasi yang menjadi jalur utama mobilitas pekerja.

Menurut Tri, transportasi publik bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi warga di sekitar ibu kota. “Transportasi adalah hak semua warga. Kolaborasi lintas daerah memastikan aksesnya merata hingga ke pinggiran,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tri juga menegaskan pentingnya integrasi data dan sistem antarwilayah agar perencanaan transportasi lebih tepat sasaran dan efisien. Ia menyebut Kota Bekasi siap mendukung kebijakan yang mendorong konektivitas antarmoda.

Para kepala daerah menyepakati perlunya pendekatan komprehensif, mulai dari pembangunan jaringan baru hingga penyediaan fasilitas park and ride di kawasan penyangga untuk mendorong penggunaan kendaraan umum.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melaporkan program pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 kategori masyarakat, termasuk pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

Forum ini juga menyoroti aspek lingkungan, dengan mendorong penggunaan moda transportasi ramah energi serta pengurangan emisi karbon di wilayah perkotaan padat penduduk.

Wali Kota Bogor menambahkan, integrasi transportasi juga harus disertai peningkatan kualitas pelayanan publik. “Konektivitas tanpa pelayanan yang baik tidak akan efektif. Pengguna harus merasa aman, nyaman, dan efisien,” katanya.

Bupati Bogor menegaskan bahwa kerja sama antarwilayah harus bersifat jangka panjang dan terukur. Ia mengusulkan pembentukan badan koordinasi bersama yang dapat memantau dan mengawal implementasi kebijakan transportasi Jabodetabek.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung budaya bertransportasi publik. “Perubahan tidak akan terjadi tanpa kesadaran warga. Pemerintah hanya memfasilitasi,” ujarnya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama teknis antar daerah, termasuk penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah di tiap wilayah agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung.

“Sinergi ini bukan hanya soal menghubungkan kota, tapi juga menyatukan langkah menuju masa depan metropolitan yang lebih tertib, manusiawi, dan hijau,” kata Gubernur Jakarta menutup forum tersebut.

Bagi Kota Bekasi, hasil rakor ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat sistem transportasi modern yang efisien dan inklusif, sejalan dengan visi Wali Kota Tri Adhianto dalam mewujudkan kota yang berdaya saing dan ramah bagi warganya.

Sinergi antarwilayah diharapkan terus berlanjut, menjadikan Jabodetabek bukan sekadar pusat ekonomi nasional, tetapi juga kawasan metropolitan berkelanjutan yang menjadi teladan dalam tata kelola transportasi perkotaan di Asia Tenggara.