Pemerintah dan BI Sepakat Jalankan Skema Burden Sharing untuk Biayai Program Asta Cita Prabowo

Pena Insight​​​​​​​

JAKARTA, 3 September 2025 – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) kembali membuka ruang kerja sama pembiayaan fiskal melalui skema burden sharing surat berharga negara (SBN). Kebijakan ini diproyeksikan akan menopang program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita.

Langkah ini mengingatkan pada strategi serupa saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah dan BI menanggung beban fiskal bersama demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kini, model tersebut kembali diaktifkan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan.

Menurut keterangan pejabat terkait, burden sharing akan difokuskan pada penerbitan SBN dengan pola pembelian langsung oleh BI. Skema ini diyakini dapat meringankan beban APBN sekaligus mempercepat pembiayaan infrastruktur dan program prioritas.

Meski demikian, keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom. Sebagian menilai langkah tersebut dapat memicu risiko inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang hati-hati. Sementara pihak pemerintah menegaskan, kontrol ketat akan diterapkan agar dampak negatif dapat diminimalisasi.

Dalam wawancara dengan media nasional, sumber internal Kementerian Keuangan menegaskan bahwa program Asta Cita, yang mencakup ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta hilirisasi industri, membutuhkan dukungan dana besar. “Skema burden sharing adalah opsi realistis dalam situasi kebutuhan fiskal yang menekan,” ujarnya.

Di sisi lain, BI memastikan bahwa keterlibatan mereka tidak akan mengganggu independensi moneter. “Burden sharing ini berbasis komitmen bersama, dengan porsi dan jangka waktu yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian pasar,” jelas salah satu pejabat senior BI.

Sejumlah analis mengingatkan bahwa kepercayaan investor asing harus tetap dijaga. Jika pengelolaan SBN tidak transparan, dikhawatirkan dapat menimbulkan volatilitas pasar keuangan. Karena itu, pemerintah berjanji akan terus melibatkan pelaku pasar dalam setiap tahapan kebijakan.

Langkah pemerintah dan BI ini juga dilihat sebagai sinyal kuat bahwa program pembangunan jangka panjang tidak akan tertunda akibat keterbatasan fiskal. Bagi Presiden Prabowo, Asta Cita adalah warisan politik sekaligus strategi meneguhkan posisi Indonesia di kancah global.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik dengan istilah “mencetak uang” yang kerap dikaitkan dengan skema ini. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara terukur, berbeda dengan praktik quantitative easing di negara maju yang masif dan tanpa batas.

Ke depan, efektivitas burden sharing dalam mendukung Asta Cita akan diuji. Jika berhasil, skema ini dapat menjadi model baru pembiayaan pembangunan nasional, di mana sinergi fiskal dan moneter benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.