Nepal Memanas! Pemerintah Runtuh, Militer Ambil Alih, Gen Z Jadi Motor Revolusi

Pena Insight

Kathmandu Nepal, 11 September 2025 – Suasana mencekam melanda Nepal. Jalan-jalan di ibu kota Kathmandu dipenuhi asap, sisa kebakaran, dan deru kendaraan lapis baja militer. Pemerintah resmi runtuh setelah gelombang protes besar-besaran memaksa perdana menteri mengundurkan diri.

Tentara yang kini berjaga di setiap sudut kota. Mereka menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan jam malam dan memerintahkan warga tetap di rumah. Situasi ini disebut sebagai krisis politik terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Himalaya itu.

Kerusuhan bermula dari kebijakan kontroversial pemerintah yang melarang akses media sosial. Keputusan itu justru memicu amarah publik, khususnya anak muda yang sangat bergantung pada platform digital.

Generasi muda, yang menamakan diri “Gerakan Gen Z”, menjadi penggerak utama protes. Mereka menuduh pemerintah otoriter, korup, dan gagal menyediakan lapangan kerja.

Protes yang awalnya damai berubah menjadi ledakan kemarahan nasional. Massa menyerbu gedung parlemen, membakarnya, dan bentrok dengan aparat.

Sedikitnya 19 orang tewas akibat bentrokan. Foto-foto yang beredar menunjukkan bangkai kendaraan, kaca pecah, dan coretan di dinding gedung pemerintahan yang bertuliskan: “Kalian Memilih Lawan yang Salah – Gen Z.”

Kerusuhan bahkan menyasar rumah mantan Perdana Menteri empat periode sekaligus tokoh Partai Komunis, KP Sharma Oli. Rumahnya dibakar hingga rata dengan tanah.

Oli mengundurkan diri tak lama setelah insiden itu. Ia menyatakan mundur demi membuka jalan rekonsiliasi politik, namun hingga kini keberadaannya tidak diketahui publik.

Media asing melaporkan bahwa istri Oli menjadi korban dalam kebakaran rumah tersebut. Jhala Nath Khanal tewas setelah terjebak di dalam rumah yang dibakar massa.

Pensiunan polisi Dev Kumar Khatiwada (60) mengatakan situasi ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat. “Ini akibat keserakahan pemimpin. Tapi membakar gedung-gedung besar juga bukan solusi,” katanya.

Bandara internasional Kathmandu sempat lumpuh karena kerusuhan, namun kini perlahan dibuka kembali. Meski begitu, asap kebakaran masih terlihat membubung dari berbagai titik kota.

Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan demonstran untuk menghentikan aksi. “Kami siap berdialog, tapi vandalisme dan penjarahan akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Militer memperingatkan bahwa semua bentuk kekerasan akan diproses sebagai tindak pidana. Aparat juga menangkap puluhan orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan.

​​​​​​​

Reaksi internasional pun bermunculan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pihak menahan diri. “Nepal tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam,” tegasnya.

International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik demokrasi Nepal.” Menurut mereka, jika tidak ada pemerintahan transisi yang dipercaya publik, risiko perang saudara bisa meningkat.

Pengacara konstitusi Dipendra Jha menyarankan pembentukan pemerintahan sementara yang melibatkan militer, aktivis muda, dan tokoh masyarakat. “Nepal butuh figur pemersatu yang dipercaya generasi baru,” katanya.

Analis Ashish Pradhan dari Crisis Group juga menegaskan pentingnya keterlibatan anak muda dalam pemerintahan baru. “Mereka sudah berbicara lewat jalanan. Kini saatnya duduk di meja perundingan,” ujarnya.

Krisis ini menunjukkan jurang ketimpangan yang dalam. Lebih dari 20% warga muda Nepal menganggur, sementara pejabat negara dituding hidup mewah.

Sebelum kerusuhan, pemerintah memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Namun TikTok justru menjadi alat utama penyebaran pesan perlawanan.

Banyak video viral memperlihatkan kesenjangan sosial: anak pejabat berlibur ke luar negeri, sementara rakyat harus antre panjang untuk membeli kebutuhan pokok.

Kini, harapan publik bergantung pada apakah militer benar-benar memulihkan ketertiban atau justru memperpanjang krisis dengan menekan kebebasan sipil.

Generasi muda masih bertahan di jalanan, meski jam malam diberlakukan. Mereka berjanji tidak akan berhenti hingga lahir pemerintahan baru yang pro-rakyat.

Nepal sedang berada di persimpangan sejarah. Pertanyaannya: apakah negara ini akan menemukan jalan keluar damai atau justru meluncur ke arah ketidakstabilan yang lebih dalam