MK Sentil Roy Suryo Cs! Hakim Saldi Isra Minta Bukti Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Permohonan Dinilai Belum Lengkap

Jakarta – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun alih-alih langsung membahas pokok perkara, majelis hakim justru menyoroti kelemahan mendasar dalam permohonan yang diajukan Roy Suryo dan rekan-rekannya.

Dalam sidang perdana perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026, Selasa (10/2/2026), Hakim Konstitusi Saldi Isra secara tegas meminta para pemohon melampirkan bukti sah terkait status hukum mereka, termasuk dokumen penetapan tersangka apabila memang ada kaitannya dengan perkara yang mereka ajukan.

Permintaan tersebut sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Mahkamah tidak ingin perkara berjalan di atas asumsi atau klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Fokus Awal: Kedudukan Hukum Pemohon

Sidang pemeriksaan pendahuluan itu dihadiri tiga pemohon, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Mereka mengajukan uji materiil terhadap sejumlah pasal yang dianggap berkaitan dengan polemik dugaan ijazah palsu.

Namun sejak awal, majelis hakim menilai berkas permohonan masih menyisakan banyak kekurangan.

Saldi Isra menegaskan, sebelum Mahkamah masuk ke substansi perkara, hal paling mendasar yang harus dibuktikan adalah legal standing atau kedudukan hukum para pemohon.

“Identitas para pemohon harus dijelaskan secara lengkap. Kemudian kerugian konstitusionalnya apa, itu harus diuraikan secara konkret,” ujar Saldi dalam persidangan.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi bukan forum untuk menguji opini atau persepsi politik, melainkan untuk menguji norma hukum yang secara langsung merugikan hak konstitusional warga negara.

Diminta Lampirkan Bukti Resmi

Salah satu catatan paling tajam datang ketika Saldi Isra menyinggung soal klaim status hukum para pemohon. Ia meminta agar seluruh informasi terkait penetapan tersangka atau proses hukum lain dilampirkan secara resmi, bukan sekadar disebutkan dalam narasi permohonan.

“Kalau ada penetapan tersangka atau hal-hal lain yang menjadi dasar kerugian hukum, itu harus dibuktikan. Jangan hanya disampaikan dalam cerita,” tegasnya.

Permintaan tersebut dianggap penting agar Mahkamah dapat menilai apakah benar terdapat hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dengan kerugian yang dialami pemohon.

Tanpa bukti konkret, argumentasi hukum dinilai lemah dan berpotensi tidak dapat diterima.

Kerugian Konstitusional Dinilai Belum Jelas

Selain persoalan dokumen, hakim juga menilai para pemohon belum mampu menjelaskan secara rinci kerugian konstitusional yang dialami.

Dalam praktik hukum di MK, setiap pemohon wajib membuktikan bahwa:

1. Memiliki hak konstitusional,

2. Hak tersebut dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang,

3. Kerugian bersifat spesifik dan nyata,

4. Ada hubungan langsung antara norma dan kerugian,

5. Putusan MK berpotensi memulihkan kerugian tersebut.

Menurut majelis, lima unsur itu belum tergambar jelas dalam permohonan Roy Suryo dan kawan-kawan.

“Masih terlalu umum. Harus spesifik, apa kerugiannya, bagaimana dampaknya terhadap hak konstitusional Saudara,” kata Saldi.

Sidang Belum Sentuh Pokok Perkara

Menariknya, sidang perdana sama sekali belum membahas substansi tudingan ijazah palsu.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan memang difokuskan pada perbaikan administrasi dan kelengkapan syarat formil.

Artinya, sebelum dokumen diperbaiki, Mahkamah belum akan masuk pada pembahasan inti.

Pengamat hukum tata negara menilai langkah ini wajar. Menurut mereka, MK selalu ketat dalam memastikan setiap permohonan memenuhi standar legal standing.

“Kalau syarat awal saja tidak terpenuhi, perkara bisa langsung tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard),” ujar seorang analis hukum.

Dinamika Politik dan Hukum

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi memang kerap muncul di ruang publik dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada putusan hukum yang menyatakan tudingan tersebut terbukti.

Sejumlah kalangan melihat polemik ini lebih sering bergerak di ranah opini ketimbang pembuktian yuridis.

Karena itu, ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, pembuktian formal menjadi hal yang mutlak.

MK, sebagai penjaga konstitusi, tidak dapat mendasarkan putusan pada spekulasi.

Respons Publik Beragam

Di luar ruang sidang, respons publik terbelah. Ada yang mendukung langkah Roy Suryo Cs sebagai bentuk kontrol warga negara terhadap pejabat publik.

Namun tak sedikit pula yang menilai perkara ini terlalu politis dan minim bukti konkret.

Media sosial ramai dengan perdebatan. Sebagian netizen menilai permintaan Saldi Isra sebagai “tamparan halus” agar klaim yang dilontarkan tidak sekadar narasi.

Sementara yang lain berharap Mahkamah tetap membuka ruang pembuktian secara objektif.

Tahap Selanjutnya

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Perbaikan meliputi:

• kelengkapan identitas,

• uraian kerugian konstitusional,

• bukti pendukung,

• serta argumentasi hukum yang lebih sistematis.

Jika perbaikan dinilai memadai, perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian. Jika tidak, permohonan berisiko gugur di tahap awal.

MK Tegaskan Profesionalisme

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga profesionalisme dan integritas proses hukum.

Setiap gugatan, sekontroversial apa pun isinya, tetap diperlakukan sama: harus berbasis bukti dan argumentasi hukum yang kuat.

Langkah Saldi Isra dinilai sebagai bentuk kehati-hatian agar lembaga peradilan tidak terseret dalam polemik politik tanpa dasar hukum.

Di tengah dinamika demokrasi yang kian terbuka, mekanisme hukum tetap menjadi jalur utama untuk mencari kebenaran.

Apakah permohonan Roy Suryo Cs akan berlanjut atau berhenti di tahap awal, publik kini menunggu hasil perbaikan berkas dan sidang lanjutan.

Yang pasti, MK sudah memberi sinyal jelas: klaim besar butuh bukti besar.​​​​​​​