KPK Bongkar Emas Rp3,4 Miliar dari Oknum Pajak, Jejak Suap Meluas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada awal Januari 2026, penyidik menyita logam mulia seberat 1,3 kilogram dengan nilai mencapai Rp3,42 miliar. Namun, KPK menegaskan bahwa emas miliaran rupiah tersebut bukan berasal dari PT Wanatiara Persada, perusahaan yang selama ini disebut sebagai pemberi suap utama dalam perkara ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman awal, logam mulia itu diduga bersumber dari perusahaan wajib pajak lainnya yang memberikan suap kepada oknum petugas pajak. Fakta ini membuka kemungkinan meluasnya penyidikan terhadap jaringan suap yang lebih besar di internal kantor pajak, khususnya di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara.

“Logam mulia itu diduga didapatkan atau diperoleh bersumber dari wajib pajak lainnya,” kata Budi Prasetyo dalam keterangan resmi, Jumat, 16 Januari 2026. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa perkara suap pajak yang sedang diusut KPK tidak berhenti pada satu perusahaan saja.

KPK kini menjadikan temuan emas tersebut sebagai pintu masuk untuk menelusuri apakah modus serupa juga dilakukan oleh wajib pajak lainnya. Penyidik mendalami kemungkinan adanya pola permintaan fee, gratifikasi, atau skema suap lain yang melibatkan pejabat pajak dan konsultan perpajakan dalam proses pemeriksaan pajak sejumlah perusahaan.

Kasus ini bermula dari pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2023 milik PT Wanatiara Persada. Dari hasil pemeriksaan internal DJP, ditemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar. Nilai tersebut kemudian diduga ditekan menjadi Rp15,7 miliar melalui praktik permintaan fee dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi pajak. Skema inilah yang akhirnya terendus KPK dan berujung pada OTT.

Dalam operasi senyap yang dilakukan pada 9–10 Januari 2026, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap tersebut. Total barang bukti yang berhasil diamankan dalam OTT itu mencapai sekitar Rp6,38 miliar, termasuk uang tunai, valuta asing, serta logam mulia.

Untuk memperkuat alat bukti, KPK langsung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis. Pada Senin, 12 Januari 2026, penyidik menggeledah Kantor KPP Madya Jakarta Utara selama kurang lebih 11 jam. Dari lokasi ini, disita dokumen pemeriksaan pajak, rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, media penyimpanan data, serta uang tunai dalam bentuk valuta asing sebesar SGD 8.000.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Pusat DJP pada Selasa, 13 Januari 2026. Penyidik menyasar Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Dari lokasi tersebut, KPK kembali mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan aliran suap dari PT Wanatiara Persada kepada oknum pejabat pajak.

Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah kantor PT Wanatiara Persada di wilayah Jakarta Utara. Dari penggeledahan ini, KPK menyita dokumen data pajak perusahaan, bukti pembayaran, dokumen kontrak, serta perangkat elektronik seperti laptop dan telepon genggam yang diduga menyimpan jejak komunikasi terkait praktik suap.

Seluruh barang bukti tersebut kini masih didalami oleh penyidik untuk menelusuri pola aliran dana, keterlibatan pihak lain, serta potensi tindak pidana korupsi lanjutan. KPK menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan, melainkan akan terus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, serta staf PT Wanatiara Persada bernama Edy Yulianto. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penetapan para tersangka ini menegaskan keseriusan KPK dalam memberantas praktik suap di sektor perpajakan. Sebab, kasus seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Temuan emas seberat 1,3 kilogram senilai Rp3,42 miliar menjadi salah satu bukti mencolok dalam perkara ini. Apalagi, fakta bahwa emas tersebut diduga berasal dari perusahaan wajib pajak lain menunjukkan adanya dugaan jaringan suap yang lebih luas. KPK kini membuka peluang untuk menjerat pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam praktik serupa.

Publik pun menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kasus ini. Dunia usaha, praktisi perpajakan, hingga masyarakat umum menunggu langkah lanjutan KPK dalam membongkar kemungkinan praktik kotor yang selama ini tersembunyi di balik proses pemeriksaan pajak.

KPK memastikan akan terus bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam mengusut perkara ini hingga tuntas. Dengan bukti yang terus berkembang, tidak tertutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dari kalangan wajib pajak maupun pejabat pajak lainnya.

Kasus OTT suap pajak ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara harus bersih dari praktik korupsi. KPK menegaskan komitmennya untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang, memastikan integritas aparat pajak, serta menjaga keadilan dalam sistem perpajakan nasional.