Ketua DPRD Kota Bekasi Hadir di Pelantikan KPPI, Peran Politik Perempuan Diperkuat

KOTA BEKASI — Penguatan peran perempuan dalam dunia politik kembali mendapat perhatian serius di Kota Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., menghadiri Pelantikan dan Pembekalan Pengurus serta Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang digelar pada Rabu, 5 Februari 2026. Kehadiran pimpinan legislatif ini menjadi sinyal kuat dukungan terhadap peningkatan kualitas dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Kegiatan pelantikan dan pembekalan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota KPPI dari berbagai latar belakang partai politik, organisasi perempuan, serta pegiat isu pembangunan daerah. Agenda ini dirancang sebagai langkah konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas kader perempuan agar lebih siap menghadapi dinamika politik dan tantangan pembangunan ke depan.

Dalam suasana yang berlangsung tertib dan penuh semangat, para pengurus dan anggota KPPI resmi dilantik untuk menjalankan peran strategisnya sebagai wadah perempuan politik lintas partai. Momentum ini dinilai penting, tidak hanya untuk memperkuat struktur organisasi, tetapi juga memperjelas arah gerak KPPI dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kepentingan perempuan dan masyarakat luas.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dalam membangun kebijakan publik yang berkeadilan. Menurutnya, perempuan memiliki perspektif dan sensitivitas sosial yang penting dalam proses perumusan kebijakan, khususnya yang menyentuh isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga.

“Kehadiran perempuan dalam politik harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. KPPI menjadi ruang strategis untuk membangun kapasitas, integritas, dan kepemimpinan perempuan agar mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Sardi Efendi di sela kegiatan.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Kota Bekasi terbuka terhadap sinergi dengan organisasi perempuan politik, termasuk KPPI, dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi pembekalan yang membahas penguatan organisasi, kepemimpinan perempuan, serta peran strategis KPPI dalam sistem politik demokratis. Para peserta mendapatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi organisasi, etika politik, serta strategi membangun sinergi lintas sektor.

Pembekalan tersebut bertujuan agar pengurus dan anggota KPPI tidak hanya aktif secara struktural, tetapi juga memiliki kapasitas substantif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan bekal pemahaman yang kuat, KPPI diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dikenal sebagai organisasi lintas partai yang bertujuan memperkuat posisi dan peran perempuan dalam politik. Di tingkat daerah, KPPI memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi antarperempuan politik, sekaligus sebagai ruang advokasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan kelompok rentan.

Di Kota Bekasi, KPPI diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta mengawal kebijakan publik. Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan perkotaan, keberadaan perempuan politik yang kompeten dan berintegritas dinilai semakin relevan.

Pelantikan dan pembekalan ini juga menjadi momentum konsolidasi internal KPPI agar lebih solid dan terarah dalam menjalankan program kerja ke depan. Sinergi antaranggota lintas partai menjadi kunci agar KPPI dapat berperan efektif tanpa terjebak pada sekat-sekat politik praktis.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran perempuan dalam politik di Kota Bekasi semakin menguat dan berdampak langsung pada pembangunan daerah. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Ketua DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pembangunan daerah yang inklusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk perempuan sebagai aktor utama. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, KPPI diharapkan mampu menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Kegiatan pelantikan dan pembekalan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan politik di Kota Bekasi. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat luas diharapkan mampu menjadikan KPPI sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.