Indonesia–AS Sepakati Penurunan Tarif Impor Jadi 19%: Kompensasi Dibayar dengan Energi, Pertanian, dan Pesawat Boeing

Pena Insight

Washington DC, 17 Juli 2025 – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati penurunan tarif impor barang Indonesia dari 32% menjadi 19%, usai perundingan bilateral yang dipicu oleh kebijakan proteksionis pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia setuju membeli produk-produk AS dengan nilai total lebih dari USD 19,5 miliar, termasuk energi, produk pertanian, dan pesawat buatan Boeing.

Kesepakatan ini terjadi setelah Indonesia meminta negosiasi menyusul kenaikan tarif ekspor Indonesia ke AS yang semula dipatok sebesar 32% oleh pemerintahan Trump. Penurunan tarif menjadi 19% diyakini akan mencegah penurunan drastis ekspor Indonesia ke pasar AS. Namun, kompensasinya tidak ringan: Indonesia harus membuka akses pasar untuk produk unggulan AS dengan nilai kontrak besar.

Presiden Donald Trump mengusung kebijakan tarif tinggi atas barang impor sejak awal masa jabatannya, dengan dalih untuk mengurangi defisit perdagangan AS. Kebijakan ini berdampak global, termasuk pada negara mitra seperti Indonesia. Trump melihat surplus perdagangan Indonesia sebagai beban terhadap neraca ekspor-impor AS, sehingga menaikkan tarif hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

Menurut data tahun 2024, ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 23,531 miliar, sementara impor dari AS hanya USD 11,277 miliar. Ketimpangan ini menjadi dasar keputusan Trump untuk menerapkan tarif sebesar 32%, yang dikhawatirkan akan menyebabkan barang Indonesia kalah bersaing di pasar AS karena harganya menjadi tidak kompetitif.

Langkah diplomatik Indonesia dilakukan untuk melindungi ribuan pelaku industri nasional yang bergantung pada ekspor ke AS. Pemerintah menyatakan bahwa tarif 32% akan “membunuh banyak sektor ekspor padat karya” seperti tekstil, sepatu, furnitur, dan elektronik. Dengan penurunan tarif ke 19%, eksportir Indonesia mendapat ruang bernapas, meski belum sepenuhnya pulih.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia menyetujui pembelian produk energi dari AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, serta pembelian 50 unit pesawat penumpang Boeing. Langkah ini dinilai menguntungkan industri AS, tetapi memunculkan kritik di dalam negeri mengenai ketergantungan terhadap produk luar dan dampaknya pada keseimbangan sektor domestik.

Pengamat perdagangan internasional menilai bahwa kompensasi semacam ini berisiko jangka panjang, karena menjadikan Indonesia lebih bergantung pada industri strategis negara lain. Pembelian energi dan pertanian dalam skala besar bisa mengganggu pasar lokal serta membebani neraca pembayaran negara di tahun-tahun mendatang.

Salah satu poin kontroversial adalah pembelian 50 unit pesawat Boeing. Di saat Indonesia tengah mencoba mengembangkan industri penerbangan dalam negeri, pembelian ini dinilai kontraproduktif terhadap penguatan industri strategis nasional, terutama bila tanpa transfer teknologi atau kerja sama produksi.

Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia berhadapan langsung dengan tekanan geopolitik global. Di satu sisi, Indonesia berhasil menekan tarif; namun di sisi lain, harus mengalah pada kepentingan ekspor AS. Para analis menyebut hal ini sebagai “kompromi strategis” yang sulit dihindari dalam konstelasi global saat ini.

Lembaga pengawasan fiskal mendesak agar pemerintah membuka rincian kontrak pembelian produk AS secara transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui apakah kesepakatan ini murni demi perdagangan berimbang, ataukah mengandung potensi konflik kepentingan dan tekanan politik dari luar negeri.