Guyub! Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Lampung Duduk Lesehan Bersama Massa Aksi

Pena Insight​​​​​​​

Bandar Lampung, 2 September 2025 – Pemandangan berbeda terjadi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Di tengah riuh unjuk rasa ribuan massa Aliansi Lampung Melawan, tiga pejabat tinggi daerah—Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika—turun langsung menemui demonstran. Tidak dengan podium atau barikade, mereka memilih duduk lesehan, menyamakan posisi dengan massa aksi.

Editorial ini menilai, langkah simbolik tersebut bukan sekadar gestur, tetapi juga pesan politik yang kuat. Duduk di lantai bersama massa berarti menanggalkan jarak hierarki, membuka ruang dialog yang lebih egaliter. Namun, pertanyaan tetap menggantung: apakah dialog semacam ini bisa berlanjut pada kebijakan nyata atau hanya meredakan ketegangan sesaat?

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan, mulai dari mendesak pengesahan UU Perampasan Aset, pemangkasan gaji serta tunjangan DPR, hingga evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Tuntutan ini mencerminkan keresahan mendasar: ketidakpuasan publik terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dianggap jauh dari rasa keadilan.

Gubernur Rahmat merespons dengan ucapan terima kasih dan apresiasi atas aksi yang berlangsung tertib. Editorial ini menggarisbawahi bahwa pernyataan apresiatif penting, tetapi yang lebih ditunggu publik adalah konsistensi eksekutif dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.

Kapolda Lampung menambahkan dimensi lain dalam dialog ini dengan menyampaikan permintaan maaf atas tragedi di Jakarta yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, akibat kendaraan taktis Brimob. Gestur ini mendapat tepuk tangan massa—suatu indikasi bahwa pengakuan kesalahan dan komitmen berbenah adalah bahasa yang paling dipahami rakyat.

Namun, editorial ini mengingatkan: permintaan maaf harus diikuti transparansi dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa itu, permintaan maaf berpotensi dianggap retorika. Publik menunggu bukti nyata, apakah kasus tersebut benar-benar diusut tuntas atau sekadar janji yang hilang ditelan waktu.

Kehadiran Pangdam XXI/Raden Intan dalam forum ini juga penting dicatat. Keterlibatan militer dalam ruang sipil kerap menimbulkan pertanyaan kritis, tetapi dalam konteks Lampung, kehadiran Pangdam bisa dimaknai sebagai upaya memperlihatkan sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial.

Dari sisi massa, kesediaan pejabat untuk lesehan bersama mereka memberikan energi moral. Demonstrasi yang semula riuh penuh teriakan berubah menjadi forum dialog. Editorial ini melihat bahwa ruang komunikasi seperti ini dapat menjadi model baru pengelolaan aksi protes, di mana kekerasan bisa dihindari bila dialog dibuka dengan kesetaraan.

Meski begitu, euforia jangan sampai menutup mata. Tuntutan mahasiswa jelas, substansial, dan menyentuh isu krusial. Jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, kekecewaan bisa berubah menjadi gelombang protes yang lebih besar. Duduk lesehan hanya menjadi simbol, sementara rakyat menunggu realisasi.

Editorial ini menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Lampung adalah momentum penting: pejabat turun langsung, dialog terbuka, dan permintaan maaf institusi. Namun, pekerjaan rumah masih panjang. Keberanian politik untuk mewujudkan tuntutan rakyatlah yang akan menentukan apakah momen “guyub” ini tercatat sebagai babak baru demokrasi partisipatif, atau sekadar panggung simbolis sesaat.