MUNICH, Germany– Ketegangan diplomatik terkait ambisi Presiden Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland kembali mengemuka di panggung internasional. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara terbuka menyatakan bahwa krisis tersebut belum selesai dan menilai Presiden Donald Trump masih “sangat serius” dengan keinginannya.

Pernyataan itu disampaikan keduanya saat tampil dalam panel di Munich Security Conference pada 14 Februari di ibu kota Bavaria, Jerman. Forum keamanan tahunan tersebut menjadi panggung penting bagi isu-isu geopolitik global, termasuk dinamika baru di kawasan Arktik.

“Saya pikir keinginan dari Presiden AS tetap sama persis,” ujar Frederiksen ketika ditanya bagaimana ia melihat situasi setelah pembicaraan formal dimulai. “Dia sangat serius tentang ini,” tegasnya.

Nada kehati-hatian juga disampaikan Nielsen. Menjawab pertanyaan apakah dialog yang berlangsung akan meredakan dorongan Washington, ia menegaskan, “Kami tidak bisa menurunkan kewaspadaan.” Menurutnya, hasrat Trump untuk mengakuisisi Greenland “masih ada.”

Pembicaraan Dimulai, Detail Minim

Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland meluncurkan pembicaraan resmi pada akhir Januari guna meredakan krisis diplomatik yang muncul akibat wacana akuisisi tersebut. Namun, hingga kini hampir tidak ada rincian konkret yang dipublikasikan.

Satu-satunya pernyataan publik yang cukup eksplisit datang dari Trump saat menghadiri World Economic Forum bulan lalu. Ia menyebut bahwa “kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland” telah dicapai. Pernyataan tersebut memicu spekulasi luas, sekaligus kebingungan di Kopenhagen dan Nuuk.

Sumber diplomatik menyebut pengumuman itu mengejutkan pemerintah Denmark dan Greenland. Bahkan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak membahas kedaulatan Greenland saat bertemu Trump.

Di sela konferensi di Munich, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyatakan harapannya agar solusi diplomatik dapat dicapai. “Saya berharap kita bisa menemukan jalan keluar untuk semua ini,” ujarnya kepada wartawan.

Rasa Tidak Aman yang Baru

Greenland, wilayah semi-otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama ini dikenal memiliki aspirasi kemerdekaan jangka panjang. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga ingin suatu hari lepas dari Denmark. Namun, survei yang sama juga memperlihatkan bahwa mereka tidak berminat menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Nielsen menyoroti dampak psikologis dari polemik ini terhadap rakyatnya. Dalam diskusi tentang keamanan Arktik, ia menggambarkan kebanggaan masyarakat Greenland yang mampu bertahan hidup di lingkungan ekstrem.

“Kami hidup di lingkungan keras, kami tangguh,” ujarnya. “Ada alasan mengapa kami yang tersisa.” Pernyataannya itu disambut tawa audiens.

Namun, ia kemudian menambahkan nada serius. “Paradoksnya, rakyat Greenland tidak pernah merasa terancam. Dan kini, untuk pertama kalinya mereka merasa benar-benar tidak aman—karena sekutu yang berbicara tentang mengakuisisi mereka, membelinya, dan sebagainya. Itu keterlaluan.”

Garis Merah Kedaulatan

Frederiksen menegaskan Denmark terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump demi mencari solusi. Namun, ia menekankan ada batas yang tidak bisa dinegosiasikan.

“Ada hal-hal yang tentu saja tidak bisa dikompromikan,” katanya, seraya menyebut kedaulatan negara dan integritas teritorial sebagai prinsip utama.

Seorang pejabat senior Greenland sebelumnya menyebut gagasan bahwa Amerika Serikat dapat mengambil alih kepemilikan efektif pangkalan militer AS di Greenland sebagai “garis merah.” Greenland memang memiliki nilai strategis tinggi, terutama karena letaknya di jalur Arktik dan keberadaan fasilitas militer yang relevan bagi pertahanan transatlantik.

Frederiksen juga menyatakan bahwa revisi perjanjian pertahanan tahun 1951 antara Denmark dan Amerika Serikat bisa menjadi jalur yang “sangat mudah” bagi Washington untuk memperkuat jejak militernya di Greenland—tanpa harus menyentuh isu kepemilikan wilayah.

Faktor Keamanan dan Sumber Daya

Trump secara terbuka mengaitkan minatnya terhadap Greenland dengan strategi keamanan nasional dan akses terhadap sumber daya alam. Wilayah Arktik dinilai semakin penting secara geopolitik seiring mencairnya es dan terbukanya jalur pelayaran baru, serta potensi cadangan mineral kritis.

Dalam konteks tersebut, NATO pada 11 Februari mengumumkan peluncuran misi untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Arktik. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan internal aliansi yang dipicu oleh dorongan Trump terhadap Greenland.

Langkah NATO itu menandakan bahwa isu Greenland tidak lagi sekadar polemik bilateral, melainkan berpotensi memengaruhi dinamika keamanan kolektif di Atlantik Utara.

Diplomasi yang Masih Rapuh

Meski kedua pemimpin Nordik mengakui telah melakukan pembicaraan konstruktif dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Munich, kecemasan belum sepenuhnya reda.

“Kami tidak berpikir ini sudah berakhir,” kata Frederiksen tegas.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun dialog formal telah dibuka, kepercayaan politik belum sepenuhnya pulih. Denmark dan Greenland tampak berusaha menjaga keseimbangan: membuka ruang kerja sama strategis dengan Washington, namun tetap mempertahankan prinsip kedaulatan.

Di tengah rivalitas kekuatan besar di Arktik—melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok—Greenland menjadi titik sentral baru dalam peta geopolitik global. Namun bagi warga pulau terbesar di dunia itu, isu ini bukan sekadar strategi atau mineral langka, melainkan menyangkut identitas, martabat, dan masa depan mereka sendiri.

Apakah pembicaraan yang kini berlangsung akan meredakan krisis atau justru memperpanjang ketegangan, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, seperti ditegaskan para pemimpinnya di Munich, Greenland belum merasa situasi telah aman.