Garuda Indonesia dan Pelita Air Dilebur, Siapa Bertahan?

Jakarta, 13 September 2025 - 

Rencana penggabungan Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia (GIAA) kembali mencuat setelah Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memaparkan agenda konsolidasi BUMN di sektor transportasi udara.

Simon menjelaskan, langkah ini dilakukan di bawah koordinasi PT Danantara Asset Management (DAM) sebagai bagian dari roadmap penyatuan anak usaha pelat merah dengan lini bisnis sejenis. Maskapai Pelita Air pun diproyeksikan melebur ke Garuda Indonesia.

“Untuk airline, kami sedang melakukan penjajakan awal penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Sektor lain seperti asuransi, kesehatan, dan hospitality juga akan mengikuti roadmap yang sama,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Kamis (11/9).

Namun rencana tersebut memicu penolakan politik. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui anggota Komisi VI DPR, Abdul Hakim Bafagih, menyatakan keberatan karena menilai kinerja Pelita Air justru sedang dalam tren positif.

“Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau digabung dengan Garuda yang masih terseok-seok, Pelita bisa ikut tenggelam. Lebih baik dijadikan anak usaha Danantara langsung, bukan dilebur,” tegas Abdul.

Kekhawatiran ini tidak lepas dari rekam jejak Garuda Indonesia yang sempat hampir pailit pada 2022 akibat lilitan utang jumbo. Meski berhasil diselamatkan melalui restrukturisasi, kondisi keuangan Garuda masih rapuh.

Plh Direktur Keuangan Garuda, Buma Tesdayu, menyebut perseroan tengah menjalani restrukturisasi dua tahap: pendanaan awal melalui shareholder loan, serta konversi modal dari Danantara. Rencana ini sudah mendapat restu RUPSLB Juni 2025.

Tahap awal pendanaan dilakukan dengan pinjaman pemegang saham senilai US$405 juta atau Rp6,65 triliun. Dari jumlah itu, Citilink menerima Rp4,82 triliun, sementara Garuda hanya Rp1,82 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk perawatan armada serta peningkatan kesiapan operasional. Meski demikian, beban utang Garuda masih menembus US$7,88 miliar per kuartal I/2025. Suntikan dana itu hanya menutup sekitar 5 persen kewajiban.

Garuda juga menyiapkan 11 langkah transformasi bisnis, termasuk menambah armada hingga 120 pesawat dan membuka 100 rute baru sampai 2029. Target besar ini dipandang ambisius mengingat kondisi keuangan yang belum stabil.

Di sisi lain, Pelita Air berhasil tumbuh sebagai maskapai pelat merah dengan kinerja relatif sehat. Ekspansi rute domestik dan tingkat keterisian penumpang yang tinggi menjadi modal kepercayaan diri perusahaan ini.

Pengamat transportasi udara dari MTI, Aris Wibowo, mengingatkan bahwa merger dua entitas ini tidak semudah membalik telapak tangan. Penyesuaian aset, manajemen SDM, hingga budaya kerja akan memakan waktu panjang.

“Risiko terbesar adalah Pelita bisa terseret beban historis Garuda. Kecuali ada mekanisme khusus agar utang Garuda tidak membebani Pelita setelah merger,” jelas Aris.

Namun ia juga melihat peluang efisiensi dari penggabungan ini. Menurutnya, konsolidasi Garuda dan Pelita dapat mengurangi duplikasi operasional sekaligus memperbesar skala bisnis penerbangan nasional.

Rencana merger ini sejatinya sudah dibicarakan sejak 2023 ketika Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya efisiensi logistik udara. Saat itu Erick menegaskan Garuda harus dipertahankan sebagai flag carrier Indonesia.

Setelah selamat dari ancaman pailit, Garuda dipandang tetap strategis bagi negara. Tetapi perannya kini dipertaruhkan, terutama jika merger dengan Pelita tidak berjalan mulus.

Dari perspektif politik, penolakan PAN mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan merger justru kontraproduktif terhadap prinsip tata kelola BUMN sehat.

Kini, publik menunggu kepastian: apakah Pelita Air akan kehilangan identitas dan dilebur ke Garuda, atau justru bertahan sebagai entitas sendiri di bawah Danantara.

Keputusan ini tidak hanya menyangkut dua maskapai, tetapi juga masa depan industri penerbangan nasional di tengah tuntutan efisiensi dan tekanan global.