Eskalasi Meningkat, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Ringkus DPO Prioritas di Yahukimo

JAYAPURA — Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menunjukkan peningkatan signifikan pada awal 2026. Menyikapi lonjakan gangguan keamanan tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melakukan penguatan personel sekaligus penindakan terhadap sejumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) prioritas.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faisal Ramadhani, dalam keterangan pers di Jayapura, Jumat (20/2/2026), menyampaikan bahwa tren kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di wilayah Yahukimo meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Satgas, pada Januari hingga Februari 2025 tercatat tiga kejadian gangguan keamanan. Sementara pada periode yang sama tahun 2026, jumlah tersebut melonjak menjadi 23 kejadian hingga pertengahan Februari.

“Ada situasi yang sangat signifikan dan ini sudah kami prediksi. Eskalasi meningkat sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025 lalu. Sejak itu, gangguan keamanan di Yahukimo terus menunjukkan tren kenaikan,” ujar Faisal.

Untuk menekan ruang gerak kelompok bersenjata yang selama ini beroperasi di wilayah pegunungan, Satgas melakukan penambahan kekuatan secara bertahap sejak awal tahun.

Pada Januari 2026, jumlah personel ditingkatkan dari sekitar 80 menjadi 150 personel. Selanjutnya pada Februari 2026 kembali ditambah 50 personel, sehingga total kekuatan yang dikerahkan di Yahukimo mencapai sekitar 250 personel.

Penambahan ini difokuskan pada langkah pencegahan aksi kekerasan serta pengejaran terhadap anggota kelompok yang telah masuk dalam daftar DPO.

“Penebalan personel ini kami arahkan untuk langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap DPO prioritas,” tegas Faisal.

Sejak November 2025 hingga Februari 2026, Satgas Damai Cartenz telah mengamankan 12 tersangka dalam berbagai operasi penegakan hukum. Terbaru, tim gabungan berhasil meringkus dua DPO yang dinilai memiliki peran penting dalam sejumlah aksi kekerasan di Yahukimo, yakni Homi Heluka dan Simak Kipka.

Homi Heluka disebut memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri di Jalan arah Logpon pada 2022 yang menyebabkan korban meninggal dunia, pembakaran mobil Sat Binmas di Jalan Paradiso pada 28 Januari 2025, serta dugaan keterlibatan dalam pembunuhan warga pendulang emas pada April 2025.

Ia juga diduga terlibat dalam penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana pada 16 Juni 2025 serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono pada 12 Februari 2026.

Sementara itu, Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Mitsubishi Triton milik Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar Kantor DPRD Yahukimo.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Adarma Sinaga, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja terkoordinasi lintas satuan di lapangan.

“Langkah yang kami lakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Penindakan terhadap DPO prioritas ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kekerasan dan mempersempit ruang gerak jaringan yang masih aktif,” ujarnya.

Ia memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami pastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur. Penegakan hukum ini semata-mata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah,” tegasnya.

Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan intensif serta pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain.

Satgas Damai Cartenz menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan melalui pendekatan penegakan hukum yang terukur, penguatan pencegahan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

Dengan langkah tersebut, aparat berharap situasi keamanan di Yahukimo dapat segera terkendali sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan kekerasan bersenjata.