DPR RI Soroti Daya Tampung Sekolah Rakyat, Kota Bekasi Diminta Siapkan Lahan

Bekasi  —  Anggota DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti persoalan daya tampung pendidikan di Kota Bekasi yang dinilai masih belum mampu mengakomodasi seluruh anak usia sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Hal itu disampaikannya saat sesi wawancara usai menghadiri agenda reses di Bekasi, Sabtu (15/02/2026). Ia merespons pertanyaan terkait masih adanya anak-anak di bawah umur yang belum mengenyam pendidikan formal meski pemerintah pusat telah menggulirkan program Sekolah Rakyat.

Menurut Sudjatmiko, persoalan utama saat ini adalah keterbatasan daya tampung karena pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat masih dalam proses.

“Ini kan lagi proses pembangunan. Jadi nanti kalau bangunan untuk Sekolah Rakyat di Kota Bekasi sudah jadi, diharapkan seluruh anak terlantar dan yang tidak mampu itu semua tertampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah pusat untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok rentan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendataan.

“Memang perlu peran serta dari pemerintah daerah. Dinas sosial harus mendata, kemudian disekolahkan dari SD, SMP sampai SMA,” jelasnya.

Terkait koordinasi antara pusat dan daerah, Sudjatmiko menyebut prosesnya sudah mulai berjalan dan ditargetkan memasuki tahap lebih konkret pada pertengahan tahun.

“Ini sudah mulai. Nanti mulai Juni sudah mulai, tapi memang masih di Dinas Sosial. Kalau Sekolah Rakyatnya sudah jadi, harapannya bisa menampung seluruhnya,” katanya.

Ia menerangkan bahwa skema pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui kolaborasi lintas pemerintahan. Pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik gedung dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Tanahnya disediakan oleh Pemda atau Pemerintah Kota Bekasi, bangunannya dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan yang lebih luas agar kapasitas sekolah dapat ditingkatkan dan mampu menampung lebih banyak siswa.

“Harapannya tanahnya bisa lebih luas lagi, kita bisa membangunnya lebih besar lagi, sehingga daya tampung siswa lebih banyak,” ujarnya.

Sudjatmiko menilai, jika koordinasi berjalan efektif dan pembangunan rampung sesuai target, maka persoalan anak tidak sekolah di Kota Bekasi dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Persoalan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu masih menjadi tantangan di Kota Bekasi. Meski pemerintah pusat telah menggulirkan program Sekolah Rakyat sebagai solusi alternatif, implementasinya di daerah masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi.

Keterbatasan daya tampung sekolah formal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya anak usia sekolah belum terakomodasi secara optimal.

Sudjatmiko berharap sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bekasi dapat dipercepat, terutama dalam penyediaan lahan dan penyelesaian pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Dengan pendataan yang akurat dan kapasitas sekolah yang memadai, ia optimistis seluruh anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dari jenjang SD hingga SMA.