Divhumas Polri Hadirkan Eks Napiter Poso dalam FGD Kontra Radikal di Kabupaten Sigi, Tegaskan Terorisme Bukan Soal Agama

Sigi — Divisi Humas Polri melalui Tim Subsatgas Banops Humas Polri kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Program Kontra Radikal, salah satu program prioritas Kapolri yang berfokus pada pencegahan penyebaran paham radikalisme.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Polres Sigi, Senin (13/10/2025), mengangkat tema “Terorisme Musuh Kita Bersama” dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta aparat kepolisian.

FGD dibuka secara resmi oleh Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, didampingi Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago selaku Ketua Tim.

Turut hadir Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono dan Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, menandakan sinergi kuat antara jajaran kepolisian pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan ideologis masyarakat.

Yang menarik, kegiatan ini menghadirkan Ustadz Imron, seorang eks narapidana terorisme (napiter) asal Poso yang kini aktif dalam kegiatan deradikalisasi. Ia merupakan Ketua Yayasan Lingkar Perdana Poso, yang selama ini dikenal sebagai figur inspiratif dalam upaya mengubah narasi ekstremisme di masyarakat.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Helmi Kwarta menegaskan bahwa aktivitas kelompok teror di wilayah Gunung Biru, Kabupaten Poso, kini sudah tidak ada lagi. Namun, ia mengingatkan bahwa paham radikal masih bisa muncul kapan saja jika tidak diantisipasi bersama.

“InsyaAllah, menjaga Sulawesi Tengah agar tetap aman dari paham radikalisme adalah tanggung jawab kita semua. Mari jaga kampung yang kita cintai ini. Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita sendiri,” ujar Helmi di hadapan peserta FGD.

Ia juga menyoroti pentingnya menghapus stigma negatif yang mengaitkan terorisme dengan agama Islam. Menurutnya, tindakan teror adalah persoalan perilaku individu, bukan ajaran agama.

“Kita harus hilangkan pandangan bahwa terorisme identik dengan umat Islam. Semua yang berbuat jahat, yang menebar ketakutan, itu adalah terorisme,” tegas Helmi.

Sementara itu, Kombes Pol Erdi A. Chaniago menjelaskan bahwa Program Kontra Radikal merupakan bagian dari strategi Polri dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan.

“Kontra radikal bukan hanya memerangi paham ekstrem, tetapi juga membangun kesadaran individu agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi kebencian yang menyusup lewat media sosial, budaya, maupun politik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program kontra radikal bergantung pada sinergi antara Polri dan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, adat, pemuda, dan organisasi sosial.

​​​​​​​

“Pencegahan radikalisme tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat. Semua pihak harus ikut berperan. Harapan kami, peserta FGD dapat menjadi agen pengetahuan di lingkungannya masing-masing,” ujar Kombes Erdi.

Dalam kesempatan yang sama, Ustadz Imron membagikan kisah perjalanan hidupnya melalui materi bertajuk “Habis Gelap Terbitlah Terang, Cahaya Kebangsaan.” Ia menceritakan bagaimana dirinya dulu sempat terseret jaringan terorisme di Poso, sebelum akhirnya sadar dan berkomitmen membantu negara dalam upaya deradikalisasi.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Divisi Humas Polri yang memberi kesempatan berbagi pengalaman. Semoga kisah saya bisa menjadi pelajaran agar Indonesia terbebas dari paham radikalisme dan aksi terorisme,” ujarnya dengan haru.

Kehadiran eks napiter seperti Ustadz Imron dalam forum resmi Polri menjadi simbol nyata bahwa pendekatan humanis dan edukatif mampu membuka ruang dialog dan rekonsiliasi yang produktif.

Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sulawesi Tengah, membangun kesadaran kolektif tentang bahaya paham radikal, serta meneguhkan semangat kebangsaan di daerah yang kini telah kembali aman dan kondusif.