Dirjen Badilmiltun MA RI Gelar Pembinaan Nasional ASN dan Hakim se-Indonesia Secara Daring

Pena Insight

Jakarta, 8 Juli 2025 — Dorong Profesionalisme dan Integritas Peradilan Militer dan TUN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI akan menggelar kegiatan pembinaan nasional terhadap pimpinan, hakim, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN) di seluruh satuan kerja peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Rabu, 9 Juli 2025.

Pembinaan ini merupakan bagian dari agenda strategis MA melalui Badilmiltun untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan militer dan TUN. Dengan pendekatan terpadu dan instruksi langsung dari Dirjen Badilmiltun, acara ini ditujukan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta konsistensi pelaksanaan tugas sesuai prinsip negara hukum.

Menurut sumber internal MA, agenda pembinaan akan menekankan pada peningkatan tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta penguatan nilai-nilai etika peradilan. Ini selaras dengan roadmap reformasi birokrasi yang digaungkan MA sejak 2022 dan sejalan dengan kebijakan nasional untuk membentuk birokrasi kelas dunia.

Kegiatan pembinaan ini bersifat nasional dan wajib diikuti oleh seluruh satuan kerja sebagaimana tercantum dalam undangan resmi dan tautan yang telah disampaikan. Partisipasi penuh dari setiap unsur peradilan militer dan TUN diharapkan menjadi landasan penguatan kelembagaan dari pusat hingga daerah.

Dirjen Badilmiltun dijadwalkan akan menyampaikan arahan utama terkait percepatan transformasi digital, terutama dalam pelayanan publik dan sistem manajemen perkara berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung menuju pengadilan modern berbasis teknologi.

Sesi pembinaan juga akan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, integritas ASN, serta peran aktif PPNPN dalam mendukung kinerja institusi. Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang praktik maladministrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Selain isu internal kelembagaan, para peserta pembinaan juga akan mendapatkan materi terkait dinamika sosial-politik nasional yang dapat memengaruhi arah kebijakan peradilan. Ini penting agar seluruh aparatur memiliki pemahaman kontekstual dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Melalui kegiatan ini, Dirjen Badilmiltun menegaskan kembali komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin akses keadilan yang adil dan merata, termasuk dalam ranah peradilan militer dan TUN. Reformasi tidak hanya menyentuh struktural, tetapi juga kultural dan mindset aparatur.

Pembinaan ini juga bertujuan menciptakan sinergi dan kolaborasi antar-satuan kerja di seluruh Indonesia. Dirjen berharap kegiatan ini menjadi tonggak awal pembaruan budaya kerja, responsif terhadap tantangan zaman, dan adaptif terhadap regulasi.

Untuk daftar peserta, jadwal lengkap, dan materi pembinaan, satuan kerja dapat mengakses tautan resmi yang telah disampaikan melalui kanal internal masing-masing. Kehadiran dan partisipasi aktif seluruh ASN dan PPNPN menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga marwah lembaga peradilan.