Defisit APBN 2025 Pecah Rekor! Tembus Rp695 Triliun, Tertinggi Sejak 2005 di Luar Pandemi

JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan rekor baru. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit APBN hingga Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak tajam dibandingkan defisit tahun 2024 yang sebesar Rp509,1 triliun atau 2,3 persen PDB.

Bahkan, di luar periode pandemi Covid-19, defisit APBN 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sejak 2005. Fakta ini langsung memantik perhatian publik dan pelaku ekonomi, mengingat defisit besar berpotensi berdampak pada arah kebijakan fiskal dan pembiayaan utang negara ke depan.

Tak hanya itu, kondisi keseimbangan primer indikator penting yang menggambarkan kemampuan negara membiayai belanja tanpa menghitung bunga utang juga mengalami tekanan serius. Hingga akhir 2025, keseimbangan primer tercatat defisit Rp180,7 triliun, atau melonjak hingga 285 persen dari target awal yang hanya direncanakan defisit Rp109,9 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya, keseimbangan primer hanya defisit Rp20,7 triliun.

Lonjakan defisit ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal sepanjang 2025 jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kondisi global dan domestik sepanjang 2025 berlangsung sangat volatile. Mulai dari pelemahan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan geopolitik yang mempengaruhi arus perdagangan internasional.

Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih menjadikan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Dalam kondisi yang volatile pada 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga membuat defisit akhir tahun terealisasi pada 2,92 persen PDB,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta 2025.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga batas aman defisit agar tidak melewati ambang 3 persen terhadap PDB, sesuai komitmen disiplin fiskal yang terus dijaga.

Penyebab utama defisit tinggi adalah penerimaan negara yang tidak mencapai target, sementara belanja negara tetap tinggi untuk menopang ekonomi.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan negara sepanjang 2025 hanya Rp2.756 triliun. Angka ini setara 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.865 triliun. Lebih rendah lagi, angka tersebut bahkan turun dibanding realisasi pendapatan negara tahun 2024 yang mencapai Rp2.850 triliun.

Penurunan penerimaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perlambatan ekonomi global, penurunan harga ekspor komoditas unggulan, hingga menurunnya setoran pajak dari sektor-sektor tertentu.

Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Namun di sisi lain, pemerintah tetap memilih mempertahankan belanja untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbanding terbalik dengan penerimaan, realisasi belanja negara sepanjang 2025 mencapai Rp3.451 triliun, atau 95,3 persen dari target Rp3.527 triliun. Angka ini juga lebih tinggi dibanding belanja negara tahun 2024 yang tercatat Rp3.359 triliun.

Purbaya menjelaskan alasan pemerintah tidak memangkas belanja meskipun penerimaan meleset dari target.

“Pendapatan hanya 91 persen tapi belanja 95,3 persen, kenapa tidak diblokir anggarannya? Saya jawab bahwa ketika ekonomi menurun, kita harus memberi stimulus pada perekonomian,” paparnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi countercyclical atau kebijakan berlawanan arah dengan siklus ekonomi. Ketika ekonomi melemah, pemerintah justru meningkatkan belanja agar roda ekonomi tetap bergerak.

“Ini wujud komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Kami pastikan defisit tidak di atas 3 persen terhadap PDB,” tegasnya.

Sebagai konsekuensi dari defisit yang melebar, pembiayaan anggaran negara pun ikut melonjak. Sepanjang 2025, pembiayaan APBN tercatat mencapai Rp744 triliun atau 120 persen dari target awal sebesar Rp662 triliun.

Angka ini juga lebih tinggi dibanding pembiayaan tahun 2024 yang tercatat Rp554,8 triliun. Kenaikan pembiayaan ini sebagian besar ditopang oleh penerbitan surat utang negara serta optimalisasi instrumen pembiayaan lainnya.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa strategi pembiayaan tetap dijalankan secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko pasar dan stabilitas fiskal jangka panjang.

Realisasi defisit 2025 ini menjadi sinyal penting bagi kebijakan fiskal 2026. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah tekanan global. Namun di sisi lain, tingginya defisit dan pembiayaan utang akan menjadi pekerjaan rumah besar di tahun berikutnya.

Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), agar ketergantungan pada utang tidak semakin besar.

Selain itu, efektivitas belanja negara juga akan menjadi sorotan, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menutup paparannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa meskipun angka defisit terlihat besar, kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga kredibilitas APBN, memperkuat reformasi perpajakan, serta meningkatkan kualitas belanja negara di tahun-tahun mendatang.

Dengan kata lain, APBN 2025 memang mencatat defisit tinggi, namun pemerintah memastikan mesin ekonomi nasional tetap berjalan sambil tetap menjaga agar fondasi fiskal tidak rapuh.