Bukan Hanya Aceh! Satgas DPR–Pemerintah Gas Pol Pemulihan Bencana di Tiga Provinsi, Dana TKD Dikembalikan

Banda Aceh — Pemerintah pusat bersama DPR RI resmi membentuk Satgas Pemulihan Pasca Bencana dan Satgas Rekonstruksi-Rehabilitasi Sumatera untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Program ini tidak hanya untuk Aceh, tetapi juga menyasar Sumatera Barat dan Sumatera Utara sebagai tiga provinsi terdampak utama.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terpadu antara Satgas DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta jajaran kementerian teknis terkait. Rapat berlangsung intens membahas solusi cepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Sumatera yang terkena bencana adalah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Karena itu rapat terintegrasi ini dilakukan untuk memecahkan persoalan dan mempercepat pemulihan di tiga daerah tersebut,” ujar Dasco.

Dalam rapat, Wakil Gubernur Aceh mengusulkan agar kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang sempat diterapkan pemerintah pusat bisa dilonggarkan untuk Aceh agar ruang fiskal daerah kembali kuat dalam menangani dampak bencana.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Keuangan Purbaya meminta agar diambil diskresi khusus. Dasco kemudian langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Presiden disebut langsung menyetujui pengembalian TKD untuk daerah terdampak.

“Saya sampaikan ke Presiden bahwa ada transfer ke daerah yang dipotong, bukan hanya Aceh, tapi semua daerah. Kalau bisa dikurangi efisiensinya, maka Aceh bisa punya tambahan dana pembangunan. Presiden menyatakan setuju,” kata Dasco.

Ketika muncul pertanyaan bagaimana dengan dua provinsi lain, yakni Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Dasco menegaskan akan diberlakukan equal treatment.

“Harusnya perlakuannya sama. Pengumumannya nanti akan disampaikan pada saat kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Artinya, meskipun Aceh diumumkan lebih dulu, kebijakan penguatan fiskal dan dukungan pemulihan akan berlaku untuk tiga provinsi secara setara.

Dana Daerah Kembali, Pemerintah Siap Percepat Pemulihan

Pemerintah Aceh menyambut keputusan tersebut dengan apresiasi tinggi. Atas nama 23 kabupaten/kota, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden, DPR, dan jajaran menteri.

“Saya dengar tadi bahwa untuk Aceh TKD yang selama ini terkena efisiensi dikembalikan. Artinya pemerintah pusat sudah memberi ruang fiskal untuk kami bergerak cepat dalam pemulihan,” ujarnya.

Dengan kembalinya dana transfer, daerah memiliki kecukupan anggaran untuk menjalankan program pembangunan, pemulihan infrastruktur, hingga pelayanan publik pascabencana. Beberapa kabupaten bahkan dilaporkan memiliki saldo kas daerah meningkat signifikan setelah dana dikembalikan.

Infrastruktur, Hunian Tetap, hingga Logistik Jadi Prioritas

Satgas juga menyiapkan program pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tim dari Kementerian Perumahan telah mengidentifikasi titik-titik lokasi yang aman dari banjir dan longsor, tidak bermasalah secara hukum, serta dekat dengan ekosistem warga seperti lahan pertanian dan sekolah.

“Kita siap membangun hunian tetap sesegera mungkin. Ini tugas utama kami dalam fase rekonstruksi,” kata perwakilan kementerian teknis.

Sementara itu, akses logistik yang sempat terputus akibat runtuhnya jalan dan jembatan di wilayah Aceh Tengah, Gayo Lues, dan sekitarnya mulai kembali normal. Jalur Kutacane–Belang Kejeren kini telah bisa dilalui hampir semua kendaraan, memungkinkan distribusi beras, BBM, dan kebutuhan pokok kembali lancar.

Cegah Banjir Berulang, Cek Dam Dibangun di Hulu

Untuk mencegah bencana serupa terulang, pemerintah pusat merencanakan pembangunan cek dam dan sabo dam di sejumlah wilayah hulu sungai, termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Material pembangunan akan menggunakan bahan setempat tanpa mengambil material keluar dari kawasan konservasi, sesuai aturan Kementerian Kehutanan.

“Air, lumpur, dan kayu dari hulu tidak boleh lagi turun ke wilayah kabupaten di bawahnya. Karena itu cek dam akan segera dibangun,” jelas perwakilan Satgas.

Tiket Pesawat Diminta Tak Mahal, Inflasi Dijaga

Di sisi lain, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan melalui Kementerian Perhubungan agar harga tiket menuju wilayah terdampak tetap terjangkau, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Kenaikan harga tiket dinilai dapat memberatkan masyarakat serta memicu inflasi daerah.

“Airlines boleh untung, tapi jangan terlalu tinggi sampai memberatkan masyarakat,” tegas pejabat yang hadir dalam rapat.

Kayu Bekas Banjir Boleh Dipakai Warga

Pemerintah juga memberi izin pemanfaatan kayu yang terbawa banjir untuk keperluan warga seperti membangun rumah, pagar, atau jembatan darurat. Namun kayu tersebut dilarang diperjualbelikan secara komersial oleh perusahaan.

“Kayu boleh dimanfaatkan warga, TNI, Polri untuk kebutuhan rehabilitasi. Yang tidak boleh adalah dijual untuk kepentingan bisnis,” ditegaskan.

Pemulihan Terpadu Tiga Provinsi

Dengan terbentuknya Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Rekonstruksi-Rehabilitasi, pemerintah menargetkan pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berjalan serempak, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembalian TKD, pembangunan hunian tetap, normalisasi infrastruktur, pengendalian harga transportasi, serta mitigasi bencana di hulu menjadi bagian dari paket besar percepatan pemulihan.

“Ini bukan hanya soal tanggap darurat, tapi membangun kembali kehidupan masyarakat dengan lebih kuat dan aman,” tutup Dasco.