Bhabinkamtibmas Jakasampurna Kawal Program RUTILAHU Demi Keadilan Sosial

Pena Insight

Kota Bekasi, 29 Juli 2025 — Di tengah berbagai tantangan sosial dan ketimpangan infrastruktur perumahan, keterlibatan Polri dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menjadi sinyal kuat bahwa keamanan tidak hanya soal patroli malam, tetapi juga tentang memastikan warga hidup layak. Hal ini tampak jelas dari kehadiran Aiptu Sulistanto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jakasampurna, dalam rapat koordinasi RUTILAHU bersama Disperkimtan Kota Bekasi, Senin siang (28/7).
​​​​​​​

Bertempat di Sekretariat LPM Jakasampurna, Jalan KH. Noer Ali RT 06/02, rapat dimulai pukul 14.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti perwakilan Dinas Perumahan, Kesos Kelurahan, Babinsa, LPM, serta Forum Komunikasi RW. Tujuan utamanya adalah menetapkan titik-titik rumah yang akan direhabilitasi dalam program RUTILAHU tahun anggaran 2025.

Program RUTILAHU sendiri bertujuan memberikan hunian layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang selama ini hidup dalam kondisi rumah tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Dalam rapat tersebut, telah ditentukan 10 rumah sebagai sasaran prioritas rehabilitasi berdasarkan hasil survei lapangan sebelumnya.

Kehadiran Aiptu Sulistanto bukan sebatas formalitas, melainkan bagian dari komitmen Bhabinkamtibmas dalam mengawal jalannya pembangunan sosial di wilayah binaannya. “Kami dari Polri siap mendukung semua program pemerintah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya dalam forum koordinasi.

Partisipasi aktif aparat keamanan dalam agenda nonkamtibmas seperti ini menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan: bahwa ketertiban sosial juga dibangun melalui perbaikan kualitas hidup. Rumah yang layak bukan hanya hak, tapi juga fondasi dari masyarakat yang aman dan stabil.

Rapat berjalan aman dan terkendali, serta menghasilkan komitmen dari seluruh elemen untuk mendukung pelaksanaan RUTILAHU secara transparan dan tepat sasaran. Forum RW bahkan menyatakan siap mengawal program hingga ke tahap realisasi agar bantuan tidak salah sasaran atau terhambat oleh kepentingan kelompok.

Di tengah kritik terhadap berbagai program bantuan sosial yang sering tak tepat guna, keterlibatan lintas sektor seperti ini menjadi penting. Kolaborasi antara Disperkimtan, aparat kelurahan, hingga Bhabinkamtibmas dapat meminimalisir penyimpangan sekaligus mempercepat pelaksanaan.

Jika model sinergi seperti ini diterapkan secara konsisten di wilayah lain, bukan mustahil ketimpangan tempat tinggal di perkotaan bisa diatasi lebih sistematis. Apalagi dalam konteks kota seperti Bekasi yang tumbuh cepat dan rentan terhadap urbanisasi tak terkendali.

Bhabinkamtibmas, dalam hal ini, bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga fasilitator pembangunan sosial. Dan itu adalah wajah baru dari aparat negara yang seharusnya hadir bukan hanya saat krisis, tetapi juga ketika rakyat sedang berjuang memperbaiki kualitas hidup mereka.