Belanja Negara Terlalu Efisien, CSIS Kritik APBN Tak Mampu Jadi Bantalan Ekonomi

Pena Insight

Jakarta, 12 Juli 2025 — Peneliti CSIS menilai efisiensi APBN Rp 300 triliun menghambat pemulihan ekonomi; usulkan normalisasi belanja negara demi dorong konsumsi dan sektor terdampak.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menyampaikan kritik tajam terhadap strategi fiskal pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi tahun ini. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih belum efektif menjadi bantalan pertumbuhan meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus.

Riandy menyoroti kebijakan efisiensi anggaran hingga Rp 300 triliun, yang menurutnya justru menghambat perputaran ekonomi di sektor riil. Ia menilai langkah efisiensi yang berlebihan memangkas ruang fiskal untuk belanja produktif, terutama di sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung konsumsi nasional.

Meski pemerintah telah menyalurkan stimulus fiskal, dampaknya dinilai tidak merata dan minim terhadap sektor yang paling terdampak. Riandy menilai bahwa alokasi belanja yang lebih efisien justru melemahkan daya dorong APBN, sehingga stimulus tak terasa kuat di lapisan masyarakat bawah.

Dalam konteks ini, CSIS menyarankan agar pemerintah mulai melakukan normalisasi belanja negara, yaitu menghentikan kebijakan efisiensi ekstrem yang selama ini diterapkan. Riandy menilai, kembalinya belanja negara secara normal akan menjadi insentif fiskal tidak langsung bagi sektor-sektor terdampak.

Langkah normalisasi anggaran dinilai akan membantu sektor yang selama ini menjadi “korban efisiensi” seperti infrastruktur daerah, UMKM, sektor pendidikan, dan layanan publik. Ketika dana APBN kembali dialirkan ke sektor-sektor tersebut, maka ekosistem ekonomi domestik akan lebih aktif.

Salah satu efek domino dari normalisasi belanja adalah terangkatnya daya beli masyarakat. Dengan perputaran uang dari negara ke sektor-sektor produktif, penghasilan masyarakat di lapisan bawah maupun menengah diperkirakan akan meningkat, dan hal ini akan menopang konsumsi domestik, komponen utama PDB Indonesia.

Riandy tidak menampik bahwa normalisasi belanja bisa menimbulkan risiko fiskal jangka pendek, seperti pelebaran defisit. Namun, jika dilakukan secara terkendali dan transparan, kebijakan tersebut justru akan menghasilkan multiplier effect yang lebih besar bagi ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Selain normalisasi, CSIS juga merekomendasikan peningkatan transparansi alokasi belanja dan penguatan efektivitas program pemerintah. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar sampai ke masyarakat dan sektor riil, bukan terserap dalam birokrasi atau proyek tak berdampak.

Sebagai penutup, Riandy menekankan bahwa APBN seharusnya bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi motor utama pemulihan ekonomi nasional. Jika belanja negara terlalu hemat di tengah pelemahan daya beli, maka pemerintah secara tidak langsung telah menahan potensi pertumbuhan yang seharusnya bisa digenjot lebih cepat.