Beban Ganda Industri Tambang, Rencana Bea Ekspor dan RKAB Tahunan Picu Kekhawatiran Investor

Pena Insight

JAKARTA, 13 Juli 2025 – Rencana pemerintah untuk memberlakukan bea ekspor baru terhadap komoditas tambang, termasuk batu bara, serta memperpendek masa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi hanya satu tahun, tengah menimbulkan keresahan serius di kalangan pelaku industri pertambangan nasional. Dua kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas investasi dan menyulitkan perencanaan jangka panjang di sektor strategis tersebut.

Sejumlah pengusaha menilai bahwa kombinasi antara tarif ekspor tambahan dan pengurangan periode RKAB dari tiga tahun menjadi hanya satu tahun menciptakan ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian ini bisa berdampak buruk terhadap daya saing Indonesia di pasar global, terutama dalam ekspor komoditas andalan seperti batu bara, nikel, dan tembaga, yang selama ini menjadi kontributor utama devisa negara.

Presiden Direktur PT RMK Energy (RMKE), Vincent Saputra, menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang memberatkan operasional para pelaku tambang. Ia menggarisbawahi bahwa perubahan masa persetujuan RKAB menjadi tahunan akan mengganggu perencanaan belanja modal (capital expenditure) dan kestabilan bisnis secara menyeluruh. “Siklus investasi di sektor tambang memerlukan horizon yang panjang, bukan bersifat tahunan,” jelasnya.

Rencana pengenaan bea ekspor, meski dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan penerimaan negara, bisa menjadi pisau bermata dua. Ketika harga komoditas sedang fluktuatif dan tekanan pasar global meningkat, kebijakan ini justru dapat melemahkan kinerja ekspor Indonesia. Pelaku industri berharap ada kejelasan soal parameter dan skema bea agar tidak menambah beban operasional.

Selain itu, kebijakan RKAB tahunan dikhawatirkan akan memperpanjang birokrasi dan menghambat kelancaran proyek. Proses administratif yang harus diperbarui setiap tahun akan menyita waktu dan sumber daya perusahaan, serta meningkatkan ketidakpastian fiskal yang sudah tinggi. Dalam iklim ekonomi global yang penuh tekanan, stabilitas regulasi menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan investasi.

Pemerintah memang tengah berupaya menggenjot hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, tetapi transisi kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis data yang kuat. Tanpa komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif pelaku industri, kebijakan semacam ini rawan kontraproduktif dan memicu arus modal keluar dari sektor pertambangan.

Para analis juga menyoroti bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tekanan dari proteksionisme internasional dan melemahnya permintaan dari negara besar seperti China. Jika bea ekspor diterapkan tanpa memperhatikan realitas pasar global, maka risiko kerugian tidak hanya dirasakan oleh korporasi, tetapi juga oleh negara melalui penurunan pendapatan ekspor dan potensi PHK massal.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara misi peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan ekonomi sektor riil. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali desain kebijakan agar tidak menciptakan “headwinds” tambahan di saat sektor tambang justru memerlukan insentif dan kepastian hukum untuk memperkuat kontribusinya terhadap PDB dan pembangunan nasional.

Sektor pertambangan adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap daya tahan industri. Bea ekspor dan RKAB tahunan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang inklusif, adil, dan berbasis dialog.

Di tengah wacana kebijakan ini, para pelaku industri, asosiasi pertambangan, dan pemangku kepentingan lainnya mendorong dibukanya forum konsultatif terbuka bersama pemerintah agar keputusan strategis tidak diambil secara sepihak. Tujuannya sederhana: menjaga ekosistem pertambangan tetap produktif, kompetitif, dan mampu menopang agenda hilirisasi yang berkelanjutan.