Banjir Rendam Gang Mawar Margahayu, Wali Kota Bekasi Turun Langsung Serap Aspirasi Warga

KOTA BEKASI — Banjir kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/1/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan optimal sekaligus menyerap aspirasi warga terdampak.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Bekasi itu disambut warga yang berharap adanya solusi konkret atas persoalan banjir yang kerap berulang, khususnya di wilayah yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam tinjauannya, Tri menjelaskan bahwa banjir kali ini dipicu oleh tingginya debit air kiriman dari wilayah hulu, terutama dari pertemuan Kali Cileungsi dan Kali Cikeas.

“Kalau ketinggian air di titik pertemuan Kali Cileungsi dan Cikeas atau P2C sudah menyentuh angka 500, itu sudah pasti air akan naik. Bahkan top level yang pernah kita alami bisa mencapai 750 sampai 850,” ujar Tri di hadapan warga.

Berdasarkan data sementara, sekitar 80 rumah warga terdampak banjir, mayoritas berada di kawasan bantaran sungai. Air yang menggenangi permukiman menyebabkan aktivitas warga terganggu, sebagian di antaranya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Tri mengingatkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, saat tinggi muka air mencapai 850, dampak banjir jauh lebih luas dan merendam berbagai titik di Kota Bekasi. Oleh karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Meski demikian, ia menyebut kondisi banjir saat ini mulai berangsur surut seiring berhentinya hujan di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Namun, beberapa wilayah di sepanjang DAS, seperti Kali Lengkak, masih terdapat warga yang bertahan di pengungsian.

Dalam dialog dengan warga dan perangkat lingkungan, Tri menyoroti keberadaan bangunan yang berdiri di sempadan sungai sebagai salah satu faktor yang memperparah risiko banjir. Ia menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan bersama warga terkait penataan kawasan tersebut.

“Sudah ada kesepakatan dengan Pak RW dan warga bahwa pembongkaran akan dilakukan secara mandiri terlebih dahulu. Karena Balai Besar Wilayah Sungai baru bisa masuk melakukan pembangunan jika lahannya sudah clean and clear,” jelasnya.

Langkah ini dinilai penting agar program penanganan banjir yang melibatkan pemerintah pusat dapat berjalan tanpa hambatan administratif maupun sosial.

Tri memastikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR masih mengalokasikan anggaran untuk penanganan Kali Bekasi. Salah satu fokus utama adalah pembangunan pengamanan tebing sungai menggunakan metode sheet pile.

“Ke depan bentuknya bukan lagi bronjong. Sheet pile ini lebih rapi, lebih kuat, dan mampu menahan air dengan ketinggian yang lebih optimal,” ungkap Tri.

Metode ini diharapkan mampu meningkatkan daya tahan tebing sungai terhadap tekanan debit air tinggi, sekaligus meminimalkan potensi longsor dan luapan.

Sebagai langkah antisipasi jangka pendek, Pemerintah Kota Bekasi tetap menyiagakan sekitar 300 unit pompa air di berbagai titik rawan banjir. Pompa yang sempat mengalami kerusakan telah diperbaiki dan dibackup dengan pompa mobile milik BBWS.

“Saat ini kita operasikan empat unit pompa ditambah satu dari BBWS, dengan total kapasitas mencapai 18.000 meter kubik per detik,” terang Tri.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga terus mengembangkan inovasi pengendalian banjir melalui pembangunan sumur resapan dalam, khususnya di wilayah cekungan. Saat ini, sumur resapan telah mencapai kedalaman 40 meter dan direncanakan akan dikembangkan hingga 60 meter.

“Kita sudah coba di Jatiasih dan Bekasi Jaya dan hasilnya cukup efektif. Ke depan akan kita mulai dari sekolah-sekolah,” katanya.

Tri menegaskan bahwa keberadaan polder tetap berperan penting dalam mengurangi dampak banjir, meskipun belum sepenuhnya mampu menahan debit air ekstrem.

“Polder itu bukan tidak berpengaruh, tapi sangat mengurangi. Kalau tidak ada polder, airnya akan ke mana-mana. Anomali hujan sembilan jam tanpa henti ini memang luar biasa,” tegasnya.

Terkait pembangunan polder baru, Pemkot Bekasi kini memprioritaskan kawasan Unisma setelah mendapat dukungan dari pihak Muhammadiyah. Menurut Tri, manfaat polder tidak hanya sebatas pengendalian banjir.

“Manfaat polder bukan hanya untuk pengendalian banjir, tapi juga sebagai cadangan air, ruang terbuka hijau, dan sarana rekreasi warga,” pungkasnya.

Kunjungan langsung Wali Kota Bekasi ke lokasi banjir menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi bencana. Dengan kolaborasi antara Pemkot, BBWS, dan partisipasi warga, diharapkan penanganan banjir di Kota Bekasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih efektif ke depannya.