Banjir dan UMKM Jadi Aspirasi Warga Daperla di Reses Alit Jamaludin

Bekasi  — Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Alit Jamaludin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat reses di Komplek Daperla, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (15/02/2026). Dari sejumlah masukan yang diterima, persoalan banjir menjadi keluhan paling dominan.

Alit menyebut sekitar 80 persen aspirasi warga masih berkaitan dengan banjir dan buruknya sistem drainase lingkungan.

“Kalau boleh disimpulkan, 80 persen isu krusialnya masih banjir. Jadi infrastruktur ini harus jadi proyeksi kita, terutama pembenahan jalan lingkungan dan saluran,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi wilayah di sekitar Komplek Daperla memang rawan genangan. Saat curah hujan tinggi, air cepat menggenang dan tak jarang masuk ke rumah warga.

Ia mengaku telah melakukan inspeksi lapangan sebelumnya dan menemukan bahwa hujan dengan durasi singkat saja sudah memicu genangan di sejumlah titik.

“Memang hujan tidak berapa lama pun sudah ada genangan. Kalau lama sedikit bisa masuk rumah warga,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Alit menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembenahan infrastruktur tersebut masuk dalam rencana anggaran tahun 2026.

“Saya sudah usulkan masuk 2026 ini. Mudah-mudahan nanti disurvei terkait rencana pembuatan sodetan,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsep sodetan yang diusulkan akan mengalirkan air ke Kali Sasak Pagung dengan skema yang meniru sistem di wilayah Perumahan Juanda.

“Jadi kita mau sodet yang mengimitasi Perumahan Juanda yang alirannya ke Kali Sasak Pagung. Mudah-mudahan terealisasi,” tegasnya.

Selain banjir, aspirasi warga juga menyentuh persoalan kesejahteraan sosial, khususnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Alit, banyak warga mengeluhkan keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk di era digital.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan pelatihan pemasaran digital dan peningkatan kapasitas usaha bagi masyarakat.

“Pemerintah harus hadir memberikan model pelatihan marketing digital,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya stimulasi permodalan bagi UMKM agar usaha kecil mampu berkembang dan berdaya saing.

Reses yang digelar di wilayah Bekasi Timur ini menjadi forum dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, banjir, hingga penguatan ekonomi keluarga melalui UMKM.

Tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir kembali menegaskan bahwa persoalan drainase dan kontur wilayah masih menjadi tantangan serius di Kota Bekasi.

Alit menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan koordinasi dengan dinas terkait. Ia berharap usulan sodetan dan pembenahan drainase dapat segera direalisasikan pada 2026 guna meminimalkan risiko banjir di Bekasi Timur. (Adv)